Haruskah Lapor Harta dalam SPT Tahunan?

MENYAMPAIKAN Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi tanggung jawab perpajakan bagi banyak orang setiap pergantian tahun.

Tahun ini, diproyeksikan lebih dari 19 juta wajib pajak akan harus menyampaikan laporan berkala tersebut.

Sejak Undang-Undang Pajak Penghasilan ditetapkan pada 1983, sistem perpajakan telah menjalankan sistem asesmen mandiri, di mana pemenuhan kewajiban pajak dipercayakan sepenuhnya pada kesadaran dan kesukarelaan masyarakat.

Kewajiban SPT Tahunan timbul sebagai bentuk tanggung jawab atas pembayaran pajak selama setahun terakhir.

Hasil akhir pelaporannya dapat berupa tiga kondisi: nihil jika tidak ada yang harus dibayarkan, kurang bayar jika masih ada pajak yang harus disetor ke kas negara, atau lebih bayar jika terdapat kelebihan pemotongan pajak oleh pihak ketiga.

Agar perhitungannya tepat, wajib pajak harus melaporkan dengan benar dan lengkap segala nilai penghasilan, biaya, dan bukti potong pajak yang diperoleh. Namun, penghasilan bukanlah satu-satunya informasi yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Ketentuan perpajakan mewajibkan informasi harta dan kewajiban keuangan untuk turut dilaporkan dalam SPT Tahunan sebelum dapat melanjutkan pengisian ke bagian lainnya.

Wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, diminta untuk mengungkapkan secara rinci setiap jenis, tahun, dan nilai perolehan harta.

Pengecualian hanya berlaku bagi orang pribadi yang penghasilannya hanya bersumber dari hubungan kerja dan tidak melebihi Rp 60 juta dalam setahun.

Dalam hal ini, pelaporan harta dan utang dalam formulir SPT Tahunan sangat sederhana jenis 1770SS hanya menggunakan total nilainya saja.

Kendati demikian, pelaporan harta sejatinya tidak memengaruhi nilai pajak yang terhitung dalam SPT Tahunan. Perhitungan pajak tahunan ditentukan hanya berdasarkan komponen penghasilan yang dilaporkan.

Lalu, mengapa harta harus turut dilaporkan dalam SPT Tahunan?

Perubahan nilai harta dari tahun ke tahun merupakan informasi penting dalam menilai kewajaran penghasilan yang dilaporkan.

Misalnya, kenaikan nilai harta signifikan melebihi jumlah penghasilan dapat menjadi indikasi adanya penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Menghadapi penemuan informasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar dapat mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk meminta tanggapan dari wajib pajak.

Namun, perlu ditekankan bahwa penyampaian SP2DK tidak lantas mengartikan akan ada kewajiban pajak yang harus dibayar. Wajib pajak tidak perlu khawatir selama memiliki data yang dapat membuktikan bahwa seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar.

Sejatinya, pelaporan harta secara berkala merupakan bagian utama dari upaya mengatasi praktik penghindaran pajak. Penyembunyian aset, terutama di negara-negara surga pajak (tax haven), seringkali terjadi untuk menutupi penghasilan dari kewajiban pajak.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kerugian pajak terbesar yang disorot dalam laporan The State of Tax Justice 2023. Setiap tahunnya, diperkirakan pendapatan negara merugi Rp 40,9 triliun akibat pengemplangan pajak.

Berbagai program amnesti pajak telah dijalankan untuk mendorong pengungkapan harta dalam laporan perpajakan. Sejak reformasi perpajakan pertama pada 2002, telah terdapat tiga program, yakni pada 2008, 2016, dan terakhir Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022.

Pada PPS yang berlangsung setengah tahun, jumlah pengungkapan harta tercatat mencapai Rp 594 triliun. Seluruh aset tersebut mulanya tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan milik 247.000 wajib pajak.

Pentingnya pembentukan basis data aset juga mencerminkan komitmen negara dalam mendukung transparansi perpajakan global.

Pada 2023, Indonesia telah secara aktif menjalankan pertukaran informasi keuangan dengan 81 negara mitra tujuan dan 110 negara mitra sumber informasi.

Melaporkan harta merupakan kewajiban yang melekat saat melaporkan penghasilan dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir karena informasi harta yang disampaikan tidak menentukan nilai pajak yang terhitung dalam SPT Tahunan.

Dengan melaporkan harta secara benar dan lengkap, kita bersama-sama berkontribusi pada pembentukan basis data perpajakan yang lebih akurat, sekaligus mendorong selangkah lebih baik dalam berpartisipasi terhadap transparansi perpajakan global.