Hilirisasi Inklusif

Kenaikan persentase penduduk miskin juga diikuti peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Maluku Utara, masing-masing sebesar 0,17 poin dan 0,03 poin pada periode yang sama.

Sementara di Sulawesi Tengah, meskipun tingkat kedalaman kemiskinan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,03 poin, tingkat keparahan kemiskinan tidak mengalami perbaikan.

Sepanjang Maret 2022 sampai Maret 2023, tingkat ketimpangan juga meningkat sebesar 0,021 poin di Maluku Utara, sementara di Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 0,004 poin.

Adapun IPM di kedua provinsi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,72 poin dan 0,65 poin pada 2023 dibandingkan 2022.

Dari sisi ketenagakerjaan, data BPS memperlihatkan bahwa sepanjang Agustus 2022 sampai Agustus 2023, jumlah penduduk bekerja di Maluku Utara mengalami peningkatan sebanyak 49.700 orang.

Sebagian besar penambahan tersebut disumbang oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja di lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 45.700 orang. Meskipun demikian, ini tidak dapat mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 54.100 orang.

Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Maluku Utara meningkat sebesar 0,33 persen poin pada periode yang sama sehingga terjadi penambahan jumlah pengangguran sebanyak 4.300 orang.

Sementara itu, meskipun tingkat TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin sepanjang periode Agustus 2022 sampai Agustus 2023, kinerja pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di Sulawesi Tengah dibarengi penurunan jumlah penduduk bekerja sebanyak 39.200 orang.

Pada saat yang sama, lapangan usaha Industri pengolahan hanya menyerap tambahan tenaga kerja kurang dari 2.000 orang.

Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menyuntuh dua digit hingga Triwulan 3-2023 di kedua provinsi memiliki dampak relatif lemah terhadap penciptaan lapangan kerja secara agregat.

Tidak mengherankan jika pada saat yang sama angka kemiskinan justru mengalami peningkatan.

Berbagai indikator sosial-ekonomi yang disampaikan sebelumnya memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah lokasi hilirisasi perlu memperkuat dampak peningkatan nilai tambah ekonomi yang tercipta dari kegiatan hilirisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya terhadap penciptaaan lapangan kerja dan kondisi kemiskinan.

Peningkatan persentase penduduk miskin serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di saat pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif memperlihatkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan pendatapan kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Karena itu, hilirisasi yang inklusif harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan demikian, kue ekonomi yang tercipta juga dapat dinikmati secara proporsional oleh masyarakat bawah.

Hal ini, antara lain, dapat dilakukan dengan meningkatkan dampak pengganda ekonomi (multiplier effects) yang ditimbulkan oleh kegiatan hilirisasi.

Keterkaitan ekonomi (economic linkages) antara kegiatan hilirisasi dengan lapangan usaha lainnya di kedua provinsi harus diperkuat, khususnya dengan lapangan usaha yang selama ini menjadi penyerap utama tenaga kerja dan tumpuan hidup masyarakat miskin, seperti lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan serta perdagangan.

Selain itu, nilai tambah ekonomi yang tercipta dari kegiatan hilirisasi harus dialokasikan secara optimal untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di wilayah hilirisasi, khususnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dampak ekonomi yang terjadi lebih berkelanjutan.

Jangan sampai kekayaan sumber daya alam terkuras, tapi hanya memberikan keuntungan ekonomi sesaat dan dampak kerusakan lingkungan yang menjadi beban bagi generasi selanjutnya.