Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek, Ini Pertimbangannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Dalam kajiannya, Kemenhub mempertimbangkan berbagai hal.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, saat ini pembahasan masih terus dilakukan sehingga pihaknya tidak dapat memastikan kapan tepatnya rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek bakal dilakukan.

"Sedang dalam pembahasan bersama stakeholders. Belum dipastikan kapan akan direalisasikan," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Adita mengungkapkan, dalam kajiannya Kemenhub mempertimbangkan pendapat dari masyarakat. Hal ini agar kenaikan tarif KRL Jabodetabek tidak memberatkan masyarakat, mengingat KRL merupakan moda transportasi yang sehari-hari digunakan masyarakat.

"Yang penting dalam pembahasan itu kami menangkap suara masyarakat juga. Mengenai penerapannya tentu akan mempertimbangkan berbagai hal," ucapnya.

Baca juga: Rencana Naiknya Tarif KRL Jabodetabek, Bos KCI: Tunggu Tanggal Mainnya

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Commuter Indonesia (KCI) Asdo Artriviyanto menyebutkan, ada kemungkinan ke depannya tarif KRL Jabodetabek naik. Sebab, tarif ini belum berubah sejak 2016.

Namun, dia masih belum dapat memastikan kapan tarif KRL Jabodetabek bakal naik karena hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pehubungan (Kemenhub) selaku regulator.

"Masalah kenaikan tarif, kita pasti dari pemerintah pihak regulator. Apakah akan ada kenaikan? Ada, tapi tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo saat konferensi pers di Kantor Pusat KCI, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Kemenhub Pastikan Belum Berencana Naikkan Tarif KRL Jabodetabek

Dia menjelaskan, KCI mengoperasikan KRL Jabodetabek merupakan penugasan dari pemerintah.

Pemerintah menanggung biaya operasional KCI, mulai dari perawatan sarana dan prasarana, gaji pegawai, hingga bahan bakar, melalui skema public service obligation (PSO).

Bahkan, dalam PSO itu juga sudah termasuk keuntungan atau margin sebesar 10 persen untuk KCI. "Jadi kita tidak khawatir. Kalau naik ya naik saja, toh kita tergantung pemerintah, kita kan penugasan," ucapnya.

Apabila pemerintah atau dalam hal ini Kemenhub memberikan komando untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek maka KCI siap untuk melaksanakannya.

"Kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," tegas Asdo.

Baca juga: Erick Thohir Khawatir Tarif KRL Naik jika Izin Impor Kereta Tidak Terbit

Sebelumnya, isu kenaikan tarif KRL Jabodetabek santer terdengar sejak 2022. Namun, hingga akhir 2023, Kemenhub memastikan tarif KRL Jabodetabek tidak akan naik dalam waktu dekat.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

"(Tarifnya sesuai dengan) yang ada dululah," jawab Adita saat ditanyai mengenai rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek.

Mengutip Kompas.id, saat ini, tarif KRL ditentukan secara progresif. Tarif terdiri dari dua komponen, yaitu tarif dasar untuk 25 kilometer (km) dan tarif lanjutan progresif setiap 10 kilometer.

Baca juga: Rangkaian Kereta Cepat dan KRL Sama-sama Dipasok CRRC, Ini Kata KCIC

Sejauh ini tarif dasar 25 km pertama adalah Rp 3.000. Jika penumpang menggunakan layanan KRL lebih dari 25 km akan dikenakan tarif lanjutan Rp 1.000 per 10 km.

Perjalanan tarif KRL ini dimulai pada 2013. Saat itu, tarif perjalanan pada lima stasiun pertama Rp 3.000 dan per tiga stasiun berikutnya naik Rp 1.000. Kemudian, pada 2015, tarif 25 km pertama Rp 2.000 dan setiap 10 km berikutnya ada penambahan Rp 1.000.

Pada tahun 2016, tarif KRL 25 km pertama Rp 3.000 dan setiap 10 km berikutnya ada penambahan Rp 1.000. Tarif terjauh Rp 12.000. Lalu, pada 2017, tarif KRL 25 km pertama tetap Rp 3.000 dan tambahan tarif setiap 10 km berikutnya tetap Rp 1.000. Namun, tarif terjauh Rp 13.000 yang dikaitkan perluasan jangkauan layanan hingga ke Stasiun Rangkas Bitung.

Baca juga: Bos KCI: Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek Sepanjang 2023 Hampir Menyamai Sebelum Pandemi