Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Widdy Apriandi
Peneliti

Peneliti Data Desa Presisi, Mahasiswa Pasca-Sarjana IPB University

Menyoroti Kenaikan Ketimpangan Pasca-Implementasi UU Desa

Kompas.com - 03/03/2024, 08:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETIMPANGAN pendapatan desa–yang dinyatakan dengan rasio gini–meningkat pascaimplementasi Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Gejala (symtomp) tersebut kontras terlihat jika dibentangkan perbandingan antara rata-rata rasio gini perdesaan Indonesia sebelum dan sesudah implementasi UU Desa.

Terjadi kenaikan rata-rata rasio gini perdesaan sebesar 1,8 persen; dari rata-rata 0,312 di masa sebelum UU Desa (2005 - 2014) ke 0,318 pascaimplementasi UU Desa (2015 - 2023).

Kemudian, pada lingkup situasional tersebut, terdapat petanda (signifier) penting, yaitu kenaikan terjadi seiring pertumbuhan (growth) desa yang ditandai peningkatan rating Indeks Desa Membangun (IDM).

Sejalan dengan studi Smeru (2016), kenaikan ketimpangan pendapatan desa pascaimplementasi UU Desa ditemukan lebih rentan terjadi di desa-desa berstatus maju.

Secara kasuistis, wilayah perdesaan di Pulau Jawa yang secara umum terklasifikasi “maju” berdasarkan pemeringkatan Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami peningkatan rasio gini. Tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 11,5 persen.

Sejalan, kenaikan rasio gini perdesaan juga terjadi pada provinsi di Pulau Sumatera yang secara umum telah bertumbuh ke arah klasifikasi “berkembang” dan–bahkan–”maju”. Dalam hal ini, di Provinsi Aceh, rasio gini perdesaan meningkat 8,4 persen.

Meski begitu, kenaikan rasio gini perdesaan di Provinsi Papua Barat juga krusial untuk menjadi perhatian bersama. Sebab, persentase rata-rata kenaikan angka ketimpangan paling signifikan pascapenerapan UU Desa terjadi di wilayah ini, yaitu sebesar 36,9 persen (BPS diolah, 2023).

Ketimpangan desa potensional lebih besar

Data BPS seperti diulas di atas berfaedah sebagai temuan (evidence) awal yang menjadi dasar penelaahan. Meski begitu, data tersebut relatif masih terbatas.

Keterbatasan yang paling nyata adalah bahwa pengukuran rasio gini desa dihitung secara agregat di level provinsi. Bukan agregasi berdasarkan pengukuran rasio gini di level desa (Sjaf, et.al, 2022).

Pada konteks itu, sangat terbuka peluang bahwa angka ketimpangan perdesaan Indonesia lebih besar dari yang dilaporkan.

Hasil studi Data Desa Presisi (DDP) memperlihatkan kesenjangan (gap) angka ketimpangan perdesaan Indonesia (2023) yang signifikan.

Rasio gini perdesaan yang dipublikasikan BPS tahun 2023 adalah 0,313 (ketimpangan rendah). Sementara, hasil studi DDP menunjukkan angka ketimpangan desa yang bervariasi dari mulai 0,40 - 0,50 (ketimpangan sedang) hingga di atas 0,50 (ketimpangan tinggi).

Variasi ketimpangan sedang berada di desa-desa di Pulau Sulawesi (0,48). Sementara, derajat ketimpangan tinggi berada di desa-desa di Pulau Kalimantan (0,71), Bali dan Nusa Tenggara (0,67), Sumatera (0,59), dan Jawa (0,53) (Sjaf, 2023 ; Data Desa Presisi, 2023).

Perlu dijelaskan, angka tersebut berangkat dari metode pendataan DDP yang men-sitesa-kan tiga pendekatan sekaligus, yaitu (1) sensus berbasis rumah tangga, (2) pemetaan spasial menggunakan perangkat drone yang hasilnya adalah peta desa ber-resolusi tinggi dan materialisasi posisi data sensus dalam arti “alamat” dan “koordinat”, serta (3) pelibatan warga dan aparatur desa setempat dalam proses pembangunan data desa (dari mulai pengumpulan data, verifikasi, hingga validasi data).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Konflik Iran-Israel, Penjualan Asuransi Bisa Terganggu

Ada Konflik Iran-Israel, Penjualan Asuransi Bisa Terganggu

Whats New
Masih Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Masih Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Work Smart
Tingkatkan Daya Saing, Kementan Lepas Ekspor Komoditas Perkebunan ke Pasar Asia dan Eropa

Tingkatkan Daya Saing, Kementan Lepas Ekspor Komoditas Perkebunan ke Pasar Asia dan Eropa

Whats New
IHSG Turun 2,74 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Saham Rp 11.718 Triliun

IHSG Turun 2,74 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Saham Rp 11.718 Triliun

Whats New
Pelita Air Catat Ketepatan Waktu Terbang 95 Persen pada Periode Libur Lebaran

Pelita Air Catat Ketepatan Waktu Terbang 95 Persen pada Periode Libur Lebaran

Whats New
Simak, 5 Cara Tingkatkan Produktivitas Karyawan bagi Pengusaha

Simak, 5 Cara Tingkatkan Produktivitas Karyawan bagi Pengusaha

Work Smart
Konflik Iran-Israel, Kemenhub Pastikan Navigasi Penerbangan Aman

Konflik Iran-Israel, Kemenhub Pastikan Navigasi Penerbangan Aman

Whats New
Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012

Whats New
PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

PGEO Perluas Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Efisiensi Pengembangan Panas Bumi

Whats New
Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Daftar Lengkap Harga Emas Sabtu 20 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Tren Pelemahan Rupiah, Bank Mandiri Pastikan Kondisi Likuiditas Solid

Whats New
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPRS Saka Dana Mulia

Whats New
Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com