Menyoroti Kenaikan Ketimpangan Pasca-Implementasi UU Desa

Langkah prioritas pembenahan adalah basis data desa yang aktual dan komprehensif sebagai dasar kebijakan pembangunan desa.

Data tersebut dioperasikan dalam tiap tahapan; (1) perencanaan, (2) evaluasi berbasis pengukuran indikator aktual desa, dan akhirnya (3) rekomendasi yang dikonkretkan dalam aksi tindak lanjut.

Pada kasus ketimpangan pendapatan desa, data desa yang komprehensif adalah urgensi. Data pada derajat kualifikasi demikian mampu mematerialkan distribusi pendapatan aktual rakyat desa dari jenjang kelompok ekonomi atas hingga kelompok miskin dalam petanda (1) identitas rumah tangga, (2) alamat, dan (3) koordinat.

Dengan materialisasi data seperti demikian, maka program dan kegiatan pembangunan desa akan terarah sesuai tujuan.

Determinan ketimpangan pendapatan desa, yaitu rumah tangga miskin dan rentan-miskin bisa diintervensi secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi kehidupan masing-masing.

Menutup tulisan ini, desa hari ini adalah ‘magnet’. Mengutip istilah Foucault, “politisitas” desa sedemikian besarnya sehingga tampil menawan di ranah dinamika kebijakan.

Isu kenaikan Dana Desa hadir di ruang publik. Tidak kalah ‘berisik’, adalah soal rentang masa jabatan kepala desa.

Persoalannya, tanpa data desa yang ajeg, mau dibawa kemana sesungguhnya otonomi desa? Apakah sebatas soal alokasi anggaran yang lalu dipungkas dengan pemeringkatan IDM? Atau, apakah sebatas urusan penciptaan arena politik di desa?

Mestinya: lebih dari itu. Sebab, di setiap angka (penduduk) yang dihitung dalam formulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades dan formulasi Dana Desa, ada jiwa yang patut dipertanggung-jawabkan. Patut sejahtera.