Harga Jagung Anjlok: Rombak Kelembagaan Rantai Pasok Pertanian

Meskipun demikian, Badan Pangan Nasional telah menertipkan harga pangan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022, yang menetapkan harga acuan pembelian jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen minimal Rp 4.200, kadar air 20 persen Rp 3.970, kadar air 20 persen Rp 3.750, dan kadar air 30 persen minimal sebesar Rp 3.540.

Meskipun demikian, buruknya kelembagaan rantai pasok menyebabkan distorsi dalam implementasi regulasi tersebut.

Kelembagaan rantai pasok

Untuk mengatasi risiko anjloknya harga jagung di tingkat petani, terutama saat masa panen raya, terdapat solusi yang dapat diterapkan melalui efektivitas manajemen rantai pasok.

Rantai pasok awalnya melibatkan struktur aktor, yaitu 1) produsen (petani), 2) pengecer dan pengepul, 3) industri dan grosir, 4) konsumen akhir.

Rantai pasok dapat diubah menjadi 1) produsen (petani), 2) Institusi penugasan pemerintah (meliputi Bulog/BUMD/BUMDES/Koperasi Petani/Dinas terkait/atau UPT Pertanian, 3a) pengecer dan pengepul atau 3b) industri, 4) grosir dan ke konsumen akhir.

Desain kelembagaan rantai pasok memiliki dua fungsi utama. Pertama, desain ini memberikan kepastian bagi petani terkait penyerapan jagung mereka karena institusi penugasan pemerintah lebih berorientasi pada pelayanan publik daripada mencari keuntungan (non profit motive).

Untuk memastikan keakuratan peran mereka dalam desain kelembagaan semacam ini, institusi penugasan pemerintah perlu diperkuat melalui kelembagaan finansial dan penjaminan.

Penyertaan modal daerah, partisipasi lembaga perbankan, penguatan peran kelompok tani dan keikutsertaan dalam asuransi pertanian dan investasi daerah pada pembangunan sarana dan prasarana pergudangan dapat memperkuat target dari desain kelembagaan semacam ini.

Kedua, dengan menjadikan institusi penugasan pemerintah sebagai offtaker, pengepul dan pengecer tidak bertanggung jawab yang berpotensi memanipulasi harga jagung dapat diminimalkan.

Kehadiran institusi dengan motif pelayanan publik sebagai substitusi offtaker bagi pengepul akan membantu menstabilkan harga melalui intervensi tidak langsung dalam pasar.

Dengan menerapkan solusi ini, risiko anjloknya harga jagung dapat dikurangi, terutama sebagai solusi jangka panjang.

Perubahan dalam desain kelembagaan rantai pasok ini dapat membawa pemerataan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri jagung, serta memperkuat peran institusi pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar komoditas jagung secara lebih efektif.

Tentu saja, membangun dan merancang sistem kelembagaan rantai pasok pertanian yang efektif dan berpihak kepada petani bukanlah tugas mudah.

Dibutuhkan kesatuan pandangan dan kolaborasi yang kuat antarinstitusi pemerintah, kajian akademis mendalam, perencanaan dan persiapan, komunikasi lintas sektoral, dan alokasi anggaran yang diprioritaskan.

Beberapa negara seperti Belanda, Australia, Brasil, dan Swedia memiliki sistem kelembagaan rantai pasok pertanian yang baik.

Tidak menutup kemungkinan jika negara kita mengupayakan perombakan sistem kelembagaan rantai pasok pertanian yang lebih efektif dan berpihak kepada petani.