Problematika Kemiskinan dan Ketimpangan yang Tak Kunjung Usai

BADAN Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka kemiskinan pada 1 Juli 2024. Angka kemiskinan yang dipotret berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 berada pada angka 9,03 persen atau setara dengan sekitar 25,22 juta orang.

Secara historis angka kemiskinan kondisi Maret 2024 yang sebesar 9,03 persen ini sudah berada di bawah angka kemiskinan pada saat sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal 2020 lalu.

Pada Maret 2019 lalu, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,41 persen. Angka kemiskinan secara meyakinkan mampu turun sebesar 0,38 persen poin pada periode year-on-year Maret 2019 – Maret 2024.

Selain itu, dari sisi nilai indikator indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan sinyal positif.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan representasi rata-rata jarak pengeluaran tiap-tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin besar gap atau semakin dalam jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Sementara indeks keparahan kemiskinan, yang merepresentasikan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh sebaran jarak pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tercatat pada Maret 2024, kedua indikator tersebut menunjukkan angka yang sudah lebih baik jika dibanding angka sebelum pandemi.

Pada Maret 2024, Indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 1,461, menurun 0,092 poin jika dibandingkan dengan Maret 2019 sebesar 1,553.

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan juga tercatat turun sebesar 0,027 poin dari 0,374 pada Maret 2019 menjadi 0,347 pada Maret 2024.

Dari sisi ketimpangan berdasarkan pengeluaran penduduk dengan menggunakan nilai Gini Ratio juga menunjukkan sinyal positif, yaitu sebesar 0,347. Jika sebelumnya angka Gini Ratio belum menunjukkan perbaikan beberapa tahun terakhir akibat pandemi.

Saat ini angka ketimpangan sudah lebih baik jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Sebagai catatan bahwa Gini Ratio pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,382, sementara angka pada Maret 2023 masih berada di atas angka Maret 2019, yaitu sebesar 0,388.

Keberhasilan pemerintah dalam pencapaian angka kemiskinan maupun ketimpangan 2024 merupakan catatan positif.

Pasalnya, baik angka kemiskinan maupun ketimpangan kali ini menjadi angka terendah dalam satu dekade terakhir.

Pencapaian ini bukanlah perkara mudah di tengah tekanan perekonomian global yang tidak pasti maupun ancaman perubahan iklim.

Kondisi ini tentunya dapat menjadi modal penting bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming guna meneruskan pembangunan, khususnya terkait pembangunan kesejahteraan penduduk.

Catatan ke depan

Jika ditinjau lebih dalam lagi, meskipun capaian angka kemiskinan pada 2024 secara umum terus menunjukkan perbaikan kesejahteraan pada masyarakat kelompok bawah, namun masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen. Sehingga perlu catatan perbaikan untuk menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Pertama, kesejahteraan di daerah perkotaan belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Meskipun secara total angka kemiskinan Maret 2024 sudah pulih dari pandemi, namun kondisi ini tidak terjadi di daerah perkotaan.

Angka kemiskinan perkotaan pada 2024 adalah sebesar 7,09 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi sebesar 6,69 persen pada Maret 2019.

Selain itu, jika ditinjau menurut periodenya, maka terlihat adanya perbedaan pola penurunan angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir.

Pada periode lima tahun pertama 2014 - 2019, daerah perkotaan mampu turun 1,65 persen poin dari 8,34 persen pada Maret 2014 menjadi 6,69 persen pada Maret 2019.

Sementara itu, pada lima tahun berikutnya angka kemiskinan perkotaan justru mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen poin dari 6,69 persen pada Maret 2019 menjadi 7,09 pada Maret 2024.

Kondisi ini sedikit berbeda jika dilihat di daerah perdesaan. Angka kemiskinan perdesaan pada 2024 sebesar 11,79 persen. Sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi sebesar 12,85 persen pada Maret 2019.

Dari sisi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perkotaan juga masih belum sepenuhnya pulih. Kedua indikator ini di perkotaan pada Maret 2024 juga menunjukkan angka yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka sebelum pandemi.

Kedua, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan mengalami perlambatan dalam 5 tahun terakhir.

Dari seluruh indikator kesejahteraan, yaitu persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan tingkat ketimpangan (Gini Ratio) dalam 5 tahun terakhir (2019-2024) mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode 5 tahun sebelumnya (2014-2019).

Pada periode 2019 – 2024, angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin. Penurunan angka ini melambat hampir 5 kali lipatnya dibandingkan dengan periode 2014 – 2019 di mana saat itu kemiskinan mampu turun 1,84 persen poin.

Demikian halnya dengan angka indeks kedalaman kemiskinan. Pada periode 2019 – 2024, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,092 poin, melambat sekitar 2 kali lipatnya dibandingkan dengan periode 2014 – 2019 di mana indeks kedalaman kemiskinan mampu turun 0,2 poin.

Tingkat keparahan juga menunjukkan pola serupa. Pada periode 2019 – 2024, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,027 poin, melambat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode 2014 – 2019, di mana indeks keparahan kemiskinan mampu turun 0,061 poin.

Kondisi ini diperburuk dengan tingkat ketimpangan berdasarkan nilai Gini Ratio. Meskipun saat ini tingkat ketimpangan sudah sedikit membaik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, tetapi terjadi perlambatan yang cukup besar.

Pada periode 2014 – 2019, angka Gini Ratio mampu turun 0,024 poin dari 0,406 menjadi 0,382. Namun penurunan ini terkoreksi melabat pada periode 2019 – 2024 sampai dengan sekitar delapan kali lipat perlambatannya. Angka Gini Ratio hanya mampu turun 0,003 poin dari 0,382 menjadi 0,379.

Sudah lebih dari empat tahun berlalu sejak pandemi melanda Indonesia. Namun dampak pandemi, khususnya terhadap kesejahteraan penduduk, belum sepenuhnya berlalu.

Masalah kemiskinan perkotaan dan juga perlambatan kemiskinan dan ketimpangan perlu digaris bawahi.

Karakteristik kemiskinan di perkotaan berbeda dengan kemiskinan di perdesaan. Berdasarkan Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023 yang dikeluarkan BPS, jika di perdesaan sebagian besar rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebesar 65,36 persen, maka tidak untuk rumah tangga miskin di perkotaan.

Sebagian besar rumah tangga miskin perkotaan mencukupi kebutuhannya dari sektor non pertanian yang mencapai sebanyak 55,35 persen rumah tangga.

Mutu modal manusia pada rumah tangga miskin masih menjadi sorotan. Masih dari publikasi yang sama bahwa kepala rumah tangga miskin di perkotaan sebesar 58,05 persennya atau 6 dari 10 kepala rumah tangganya berpendidikan SD sederajat ke bawah.

Rendahnya pendidikan kepala rumah tangga miskin perkotaan membuat mereka lebih banyak terserap pada pekerjaan informal dengan pendapatan yang rendah dan tanpa adanya jaminan.

Di satu sisi kebutuhan dan biaya hidup di perkotaan tentu jauh lebih tinggi jika di bandingkan dengan di perdesaan.

Ke depan, dengan catatan problematika kemiskinan dan kesenjangan yang belum usai, maka diperlukan upaya serius guna mempertajam program penanggulangan kemiskinan maupun program pemerataan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik target sasaran program.

Bahkan dirasa perlu untuk diselaraskan dengan program Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran “8 Program Hasil Terbaik Cepat”.

Dengan harapan dan tujuan agar kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai secara paripurna, berkelanjutan dan berkeadilan.