Ekonom Minta Prabowo-Gibran Tak Belanja Ugal-ugalan, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah meminta pemerintahan berikutnya yang dipimpin presiden dan wakil presdien terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk tidak belanja ugal-ugalan.

Ini mengingat adanya utang jatuh tempo Rp 3.748 triliun selama periode 2025-2029.

Imaduddin mengatakan agar pelunasan utang tersebut lancar, Prabowo-Gibran harus berhati-hari mengelola kebijakan fiskal baik dari sisi belanja, penerimaan, dan pembiayaan.

Baca juga: Utang Jatuh Tempo 2025 Rp 800 Triliun, Ekonom Ingatkan Prabowo-Gibran Waspadai Program Jumbo

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi utang.

"Terkait belanja, belanja itu tidak lagi harus tidak boleh secara ugal-ugalan. Harus melihat sektor mana yang bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan jangka panjang, ini menurut saya paling penting," kata Imaduddin dalam diskusi bertajuk "Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang" di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Imaduddin mengatakan, pengelolaan kebijakan fiskal ini penting mengingat Prabowo akan memenuhi janji-janji kampanye seperti kenaikan gaji ASN hingga program Makan Bergizi Gratis.

Ia juga mengingatkan bantuan sosial (bansos) diberikan dengan tepat sasaran agar pengeluaran negara efektif.

"Memastikan penerima manfaat benar-benar penerima manfaat yang memerlukan," ujarnya.

Baca juga: Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Lebih lanjut, Imaduddin mengatakan, Prabowo harus berhati-hati memasang target rasio pajak sebesar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Sebab, kata dia, target tersebut lebih tinggi dari realisasi rasio pajak 2023 yaitu sebesar 10,32 persen.

"Akhirnya ini menganggu kredibiltas. Sehingga yang bisa dilakukan rencana baik dan melakukan pemetaan yang baik yang perlu dibiayai, mana yang tidak, itu akan lebih efektif," ucap dia.