Kemacetan Jakarta Akibatkan Kerugian Rp 100 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Zulkifli mengungkapkan, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian sebesar Rp 100 triliun.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, nilai kerugian itu berasal dari Rp 40 triliun biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar minyak (BBM), oli, dan sebagainya yang terbuang akibat kemacetan.

Kemudian Rp 60 triliunnya berasal dari kerugian atas waktu yang dihabiskan selama perjalanan akibat macet, polusi udara, hingga kesehatan warga Jakarta.

"Kerugian Rp 100 triliun dihitung biaya waktu perjalanan, kemudian ada kerugian polusi udara yang mengakibatkan kesehatan terganggu, dia sakit dan itu bisa dihitung, external cost itu akan dihitung. Itu total kerugian semua polusi udara, kesehatan, kemudian waktu tempuh," ujarnya dalam diskusi Instran di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Pemprov DKI Jakarta mencatat, pada 2023 dari sekitar 21 juta orang yang melakukan perjalanan, hanya 18,86 persen yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, sebanyak 87,5 persen penduduk Jakarta sudah bisa mengakses transportasi umum baik KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta maupun yang feeder, mikrotrans, non-BRT.

"Pada jarak 500 meter dari asal perjalanan Dia sudah bisa mendapatkan atau dilayani oleh angkutan umum," kata dia.

Baca juga: Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Untuk itu, pihaknya berupaya meningkatkan penggunaan transportasi umum di Jakarta dengan meratakan penyediaan akses transportasi umum.

Sebab, model pembangunan transportasi umum Jakarta dulu berbasis koridor sehingga penyediaan transportasi umum belum 100 persen dijangkau masyarakat Jakarta. Ditargetkan dalam dua tahun mendatang angka 100 persen ini bisa tercapai.

"Dulu pembangunan Jakarta itu basicnya adalah sistem angkutannya berbasis koridor. Sehingga di koridor itu saja yang ramai, di daerah lain mungkin sulit karena tidak mendapatkan akses transportasi. Maka Jakarta sekarang pakai sistem coverage," ungkapnya.

Baca juga: Layanan Gojek Terintegrasi KRL, Menhub Berharap Kemacetan Berkurang

Subsidi tiket moda transportasi umum

Selain itu, untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum, pihaknya juga berupaya memberikan subsidi tiket pada sejumlah moda transportasi agar harganya lebih terjangkau semua kalangan.

Dia bilang, saat ini secara umum transportasi publik di Jakarta sudah disubsidi pemerintah. Salah satunya seperti MRT Jakarta yang tarif normalnya mencapai Rp 30.000 menjadi maksimal hanya Rp 14.000 dan TransJakarta juga tarif normalnya Rp 12.000 menjadi maksimal Rp 3.500.

"Harapan kita adalah pengguna angkutan pribadi berpindah menggunakan angkutan umum. Maka angkutan umum tadi memang harus posisinya murah. Dan di luar itu tadi, kita memberikan subsidi kepada golongan tertentu Karena kita lagi bicara yang namanya ekuitas, Kita lagi bicara yang namanya kesetaraan, keadilan," tuturnya.