Kementerian Investasi Dinilai Tak Efektif Perbaiki Kinerja Investasi Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam kabinet baru 2019-2024 mendatang dikabarkan bakal membentuk satu kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.

Hal tersebut dilakukan untuk menggenjot kinerja investasi dalam negeri yang dinilai belum maksimal dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, apakah pembentukan kementerian baru bisa menjadi solusi?

Wakil Direktur Eksekutif Institute for Developement of Economic and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, aspek kelembagaan seperti pembentukan kementerian baru tidak bakal efektif dalam mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri.

"Pemerintah sepertinya arahnya ke situ (mengundang investasi asing). Tapi in detil kita belum lihat realisasinya, cuma ada wacana Kementerian Investasi itu kan," ujar dia di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Dua Lembaga Ini Akan Naik Status Menjadi Kementerian?

Eko menjelaskan, yang perlu diperbaiki agar investasi asing bisa terus tumbuh adalah dengan memerbaiki aspek ketenagakerjaan hingga administrasi.

"(Kementerian investasi) secara umum tak akan banyak mengubah kemampuan kita untuk menarik investor," ujar dia.

Eko menjelaskan, meski dari sisi global tren pertumbuhan investasi asing terus melambat, negara berkembang masih dianggap menjadi pasar yang menarik bagi investor.

Data United Nations Conference on Trade and Development pada 2018 menunjukkan, pada tahun 2018 lalu, penanaman modal asing (PMA) di negara maju yang meiputi 54 persen dari keseluruhan aliran modal asing turun sebesar 27 persen menjadi 557 miliar dollar AS.

 Baca juga: DNI akan Direvisi, Investasi Asing Minimal Rp 10 Miliar

Sementara untuk negara berkembang tumbuh 2 persen atau menadi 706 miliar dollar AS.

Adapun secara global, PMA di seluruh dunia mengalami penurunan sebesar 13 persen menjadi 1,29 triliun dollar AS.

"World Investment Indicator, tren FDI di emerging market naik. Namun FDI secara level global memang turun. Ini bisa jadi peluang enggak buat kita?" ujar Eko.