Gara-Gara Pajak dan Retribusi Daerah, Sri Mulyani Disebut Zalim

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada-ada saja cerita Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kali ini, Sri Mulyani bercerita disebut zalim karena pajak daerah dan retribusi daerah.

Cerita ini dia bagikan dalam sambutannya di acara orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024.

Menkeu mengungkapkan, banyak keluh kesah yang dilayangkan pengusaha kepada dirinya gara-gara perpajakan dan retribusi daerah.

"Kita mendengar banyak pengusaha menghadapi kendala dalam bentuk perpajakan daerah. Jenis pajak daerah ada 16 jenis dan jenis retribusi daerah ada 32 jenis," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca juga : Sri Mulyani: Lebih dari 75 Persen APBD Habis untuk Belanja Gaji dan Operasional

Pajak Daerah

Bahkan, banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah membuatnya dibilang zalim oleh kebanyakan orang di laman resmi instagramnya.

"Persoalannya masyarakat itu kalau memikirkan pajak dan pungutan selalu dia pikir semua ulah Menteri Keuangan. Mereka sering mengeluh ada BPKB naik, dan dia mengeluh 'Itu Menteri Keuangan kok zolim amat'," curhat mantan Direktur Bank Dunia yang kerap disapa Ani ini.

Ani bercerita, ini disebabkan karena masyarakat masih belum teredukasi soal pajak dengan baik. Padahal, kata Ani, tidak semua peraturan perpajakan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Namun dirinya yang kerap menerima imbas perlakuan tidak mengenakkan.

"Padahal itu semuanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang jumlahnya ada 16 pajak dan 32 jenis retribusi," pungkas Ani.