Erick Thohir: Kursi Pimpinan di BUMN itu "Panas"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, jabatan pimpinan BUMN merupakan posisi yang panas.

Hal tersebut diungkapkan Erick di depan para pejabat BUMN saat acara pergantian logo kementerian yang dipimpinnya itu pada Rabu (1/7/2020).

“Ini bagian dari tes karena para pemimpin di BUMN itu kursinya panas, jadi kalau ada panas-panas gini bagian juga pembangunan kultur supaya kuat, jadi biasa, yang penting lurus saja kerjanya,” ujar mantan bos Inter Milan itu.

Baca juga: Erick Thohir: Investor yang Ingin Berinvestasi di KIT Batang Tak Perlu Beli Lahan

Erick menambahkan, apa yang dia lakukan di Kementerian BUMN ini bukanlah sebuah pencitraan. Dia ingin mengubah BUMN agar bisa lebih baik ke depannya.

“Kalau kita lihat apa yang kita lakukan selama ini dan ini bukan pencitraan, tapi bagian komitmen kita bahwa reformasi birokrasi di BUMN harus terus kita lakukan dan sudah terjadi, bagaimana sekarang struktur di BUMN lebih ramping,” ucap dia.

Belakangan ini, Kementerian BUMN tengah menjadi sorotan. Langkah Erick yang merombak jajaran direksi dan komisaris di perusahaan plat merah menuai kritik.

Politikus PDIP-P Adian Napitupulu mempersoalkan pengangkatan sejumlah komisaris di BUMN oleh Erick Thohir. Salah satu yang jadi sorotannya, yakni pemilihan komisaris dari kalangan milenial hingga para pensiunan. 

Baca juga: Tanggapi Adian Napitupulu, Stafsus: Ada Upaya Pembusukan terhadap Erick Thohir

Adian menganggap kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir tak konsisten. Banyak pensiunan yang menjabat di BUMN. Padahal, awalnya, Erick mengeluhkan. Namun, belakangan justru banyak penempatan pensiunan di BUMN.

Dia mempermasalahkan, kenapa Kementerian BUMN tidak memprioritaskan pemilihan komisaris dari unsur partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian seperti dikutip pada Jumat (26/6/2020).