Menteri Sosial: Ada 92 Kota/Kabupaten Belum Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

Kompas.com - 01/07/2020, 15:59 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan dari 514 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, terdapat 92 daerah yang tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejah tahun 2015.

Sementaram sebanyak 319 lainnya melakukan pembaruan data sebesar 50 persen, dan sebanyak 103 kabupaten kota melakukan pembaruan data lebih dari 50 persen.

Untuk diketahui, DTKS merupakan big data yang digunakan oleh pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial atau program-program lain terkait pengentasan kemiskinan.

"Jadi kalau diklasifikasikan paling parah 92 kabupaten/kota, setengah parah 319, dan yang lumayan ada 103. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," jelas Juliari ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Benarkah Kriminalitas di Indonesia Banyak Dipicu Kemiskinan?

Belakangan, data kemiskinan menjadi sorotan publik lantaran banyak kasus terkait penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Namun demikian, Juliari menilai hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab, meski pemerintah pusat terakhir kali melakukan verifikasi dan validasi data pada 2015, di tahun-tahun berikutnya pembaruan data dilakukan pemerintah daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang beberapa waktu lalu dituliskan di media bahwa datanya data lama tahun 2015. Mungkin itu tidak seratus persen benar. Memang, verifikasi dan validasi terakhir yang dilakukan secara nasional adalah saat 2015 tapi bukan berarti 2015 sampai 2020 tidak ada verifikasi sama sekali," ujar dia.

Juliari mengatakan Kemensos tidak melakukan penganggaran untuk verifikasi dan validasi (verivali) sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. DTKS dikelola oleh Kemensos namun pembaruan data dilakukan oleh daerah.

Untuk itu, Juliari mengatakan saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah memberikan sejumlah anggaran untuk Kementerian Sosial guna melakukan verifikasi dan validasi DTKS yang lebih masif pada 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | 'Empty Love', Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu 'Toxic' Kenapa Masih Dipertahankan?

[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | "Empty Love", Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu "Toxic" Kenapa Masih Dipertahankan?

Rilis
Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Rilis
Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Rilis
Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Rilis
Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Whats New
Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Rilis
Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Spend Smart
Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

Rilis
Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Whats New
Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Whats New
Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X