Menteri Sosial: Ada 92 Kota/Kabupaten Belum Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan dari 514 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, terdapat 92 daerah yang tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejah tahun 2015.

Sementaram sebanyak 319 lainnya melakukan pembaruan data sebesar 50 persen, dan sebanyak 103 kabupaten kota melakukan pembaruan data lebih dari 50 persen.

Untuk diketahui, DTKS merupakan big data yang digunakan oleh pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial atau program-program lain terkait pengentasan kemiskinan.

"Jadi kalau diklasifikasikan paling parah 92 kabupaten/kota, setengah parah 319, dan yang lumayan ada 103. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," jelas Juliari ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Benarkah Kriminalitas di Indonesia Banyak Dipicu Kemiskinan?

Belakangan, data kemiskinan menjadi sorotan publik lantaran banyak kasus terkait penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Namun demikian, Juliari menilai hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab, meski pemerintah pusat terakhir kali melakukan verifikasi dan validasi data pada 2015, di tahun-tahun berikutnya pembaruan data dilakukan pemerintah daerah.

"Memang beberapa waktu lalu dituliskan di media bahwa datanya data lama tahun 2015. Mungkin itu tidak seratus persen benar. Memang, verifikasi dan validasi terakhir yang dilakukan secara nasional adalah saat 2015 tapi bukan berarti 2015 sampai 2020 tidak ada verifikasi sama sekali," ujar dia.

Juliari mengatakan Kemensos tidak melakukan penganggaran untuk verifikasi dan validasi (verivali) sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. DTKS dikelola oleh Kemensos namun pembaruan data dilakukan oleh daerah.

Untuk itu, Juliari mengatakan saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah memberikan sejumlah anggaran untuk Kementerian Sosial guna melakukan verifikasi dan validasi DTKS yang lebih masif pada 2021.