Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Darurat, 8 Juta Keluarga Akan Terima BLT Desa Rp 300.000 Per Bulan

Kompas.com - 02/07/2021, 14:56 WIB
Yohana Artha Uly,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sebagai tindak lanjut dari penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Adapun program BLT Desa ini diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.

"Kami mempercepat penyaluran BLT desa, sebab ini juga sangat penting pada saat dilakukan PPKM Darurat terutama pada zona-zona merah," ujar Sri Mulyani dalam koferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021).

Baca juga: BLT untuk 3 Juta UMKM, Anggaran Masih Menunggu Persetujuan Kemenkeu

Ia menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun untuk kebutuhan BLT Desa dengan target 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun, hingga saat ini, realisasinya masih di bawah pagu anggaran.

Per 1 Juli 2021, penyaluran BLT Desa baru mencapai Rp 5,05 triliun atau masih 17,5 persen dari target.

Dana tersebut telah disalurkan ke 5,02 juta KPM atau mencapai 62,7 persen target penerima.

"Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai, karena sampai bulan Juli ini baru 5 juta yang mendapatkan dan baru Rp 5 triliun yang dibelanjakan," ungkap Sri Mulyani.

Baca juga: PPKM Darurat Diterapkan Besok, Bansos Ditargetkan Cair Paling Lambat Pekan Kedua Juli

Ia menjelaskan, secara rinci, 5,02 juta KPM yang telah menerima BLT Desa mayoritas petani dan buruh tani sebanyak 2,46 juta KPM atau setara dengan 49,2 persen dari total penerima.

Lalu pedagang dan UMKM ada 216.000 KPM atau 4,32 persen.

Kemudian kelompok nelayan dan buruh nelayan 165.530 sebanyak KPM atau 3,31 persen, buruh pabrik 96.990 KPM atau 1,94 persen, guru ada 9.380 KPM atau 0,19 persen, dan kelompok lainnya 1,55 juta KPM atau sebesar 31 persen.

Sri Mulyani mengatakan, untuk mengakselerasi jumlah penerima BLT Desa, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Ia bilang, telah meminta untuk anggaran Dana Desa yang sebesar Rp 72 triliun di 2021, bisa difokuskan untuk alokasi BLT Desa sehingga masyarakat desa yang membutuhkan bisa menikmati bantuan sosial di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Rp 6,1 Triliun buat Perpanjang Bansos 10 Juta Keluarga

Oleh sebab itu, dia menekankan, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima BLT Desa hingga mencapai target yakni 8 juta KPM.

Hal ini akan dilakukan dengan meninjau kembali data di 2020, sebab di tahun lalu penerima BLT Desa sudah mencapai 8 juta KPM.

"Sekarang ini dengan 5 juta tentunya masih ada ruang untuk menambah penerima," imbuh dia.

Seiring dengan penambahan jumlah KPM itu, lanjut Sri Mulyani, pembayaran BLT Desa juga akan dipercepat yakni bisa dibayarkan secara rapel untuk tiga bulan ke depan.

"Sehigga dalam PPKM darurat masyarakat, terutama yang di desa seperti petani, pedagang, buruh nelayan, dan guru bisa mendapatkan bantuan yang tetap waktu pada Juli ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kinerjanya Banyak Dikeluhkan di Medsos, Berapa Gaji PNS Bea Cukai?

Kinerjanya Banyak Dikeluhkan di Medsos, Berapa Gaji PNS Bea Cukai?

Work Smart
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Investasi Aman, Apa Perbedaan SBSN dan SUN?

Work Smart
Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Harga Bahan Pokok Minggu 28 April 2024, Harga Daging Ayam Ras Naik

Whats New
SILO Layani Lebih dari 1 Juta Pasien pada Kuartal I 2024

SILO Layani Lebih dari 1 Juta Pasien pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com