Sri Mulyani: Sistem OSS Beri Kepastian, Bantu Pulihkan Ekonomi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengembangan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan ikhtiar memulihkan ekonomi nasional.

Dia menilai, aplikasi perizinan berusaha ini mampu menggaet investasi dari dalam dan luar negeri. Investasi yang tinggi tentu diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sempat terpuruk akibat Covid-19.

"Dengan adanya investasi yang tinggi, kita ingin pemulihan ekonomi sesudah terkena Covid-19 ini bisa berjalan sangat sehat dan kuat, terutama didorong oleh kegiatan investasi," kata Sri Mulyani dalam peluncuran OSS di Jakarta, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Bangun OSS Bareng Indosat, Menteri Investasi: Bukan Kaleng-kaleng

Sri Mulyani berharap, kehadiran OSS mampu menumbuhkan investasi, melanjutkan pertumbuhan di kuartal II 2021. BPS mencatat, PMTB/investasi tumbuh 7,54 persen (yoy) sepanjang tahun 2021.

Fenomena yang mendukung tumbuhnya PMTB adalah tumbuhnya realisasi dari belanja modal yang bersumber dari APBN sebesar 45,56 persen.

Realisasi investasi BKPM juga tercatat tumbuh 16,21 persen, demikian pula tercatat adanya pertumbuhan barang modal jenis kendaraan dipengaruhi produk kendaraan domestik.

"Kita berharap tren ini akan tetap bertahan untuk bisa betul-betul memulihkan perekonomian Indonesia, menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," ucap dia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, pengembangan OSS merupakan reformasi struktural karena pelaku usaha tidak perlu lagi keluar rumah dan merogoh dompet untuk mengurus izin usaha.

Baca juga: Ada Corona, Jumlah Pemohon Izin Berusaha lewat OSS Meningkat

Jika usaha yang diajukan adalah usaha kecil dengan risiko rendah, izin usaha otomatis keluar saat itu juga.

Namun, jika usahanya berisiko tinggi dan membutuhkan izin lingkungan, maka ada beberapa persyaratan yang patut dipenuhi sebelum izin usaha keluar.

"Dan seluruh kewenangan untuk investasi kita sudah delegasikan kepada Pak Bahlil (Menteri Investasi) sehingga seluruh kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap investasi langsung dalam satu atap atau sistem. Ini yang kita harapkan akan memberikan kepastian," pungkas Sri Mulyani.