Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wisma Atlet "Lockdown", DPR Minta Pemerintah Pasok Logistik Pasien, Tenaga Medis, dan Pekerja

Kompas.com - 17/12/2021, 11:22 WIB
Ade Miranti Karunia,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah mengambil tindakan mengunci atau lockdown Rumah Sakit (RS) Wisma Atlet, menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay adalah tepat.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi meluasnya penularan virus varian Omicron yang telah masuk ke Indonesia.

Baca juga: Omicron Masuk RI, RS Wisma Atlet Di-Lockdown, Status PPKM Dipertimbangkan

Selama masa lockdown, seluruh penghuni Wisma Atlet dan pekerja yang ada di sana harus dipastikan sehat dan tidak tertular. Jika ditemukan ada yang tertular, perlu ditangani secara baik dan dikarantina di tempat yang lebih aman.

Baca juga: Wisma Atlet Lockdown, Pasien yang Sudah Sembuh Belum Boleh Pulang

"Namun tentu harus dipastikan kebutuhan logistik mereka yang ada di Wisma dapat terpenuhi. Makan, minum, perlengkapan harian, dan lain-lain harus mencukupi. Dengan begitu, mereka bisa melalui hari-hari karantina di sana dengan baik," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Luhut Harap Masyarakat Tidak Panik

Kebijakan lockdown dibarengi testing dan tracing

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga memandang kebijakan lokcdown harus disertai pengujian serta pelacakan (testing dan tracing) yang lebih luas.

Sebab, selama satu minggu terakhir, ada banyak orang yang berinteraksi atau kontak erat dengan orang yang dikarantina atau petugas yang bekerja di sana.

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Kemenhub: Prokes Semua Moda Transportasi Diawasi, Syarat Perjalanan Masih Sama

Artinya, mereka yang sempat berinteraksi dan kontak erat bisa saja telah terinfeksi. Orang-orang inilah yang perlu ditelusuri.

"Kalau pendataannya bagus, saya kira tidak sulit untuk menemukan orang-orang tersebut. Apalagi kalau penghuni dan pekerja di Wisma bisa memberikan informasi. Testing dan tracing ini diperlukan untuk memastikan bahwa varian Omicron ini tidak menyebar di luar Wisma," katanya.

Baca juga: Satu Kasus Omicron di Indonesia, Menkes Minta Masyarakat Tak Berlibur ke Luar Negeri

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK Terbitkan Pedoman Kerja Sama BPR Syariah dan Fintech Financing

OJK Terbitkan Pedoman Kerja Sama BPR Syariah dan Fintech Financing

Whats New
Luhut soal Ormas Kelola Tambang: Bisa Konflik Kepentingan jika Enggak Diawasi

Luhut soal Ormas Kelola Tambang: Bisa Konflik Kepentingan jika Enggak Diawasi

Whats New
Luhut Sebut Sempat Kesal Tak Bisa Ambil Keputusan soal Kepala Otorita IKN Mundur

Luhut Sebut Sempat Kesal Tak Bisa Ambil Keputusan soal Kepala Otorita IKN Mundur

Whats New
Inflasi Tinggi Dorong Pensiunan untuk Kembali ke Dunia Kerja

Inflasi Tinggi Dorong Pensiunan untuk Kembali ke Dunia Kerja

Whats New
Soal China Investasi Pabrik Semen di Aceh, Kemenperin Sayangkan Pemkab Tak Koordinasi dengan Pusat

Soal China Investasi Pabrik Semen di Aceh, Kemenperin Sayangkan Pemkab Tak Koordinasi dengan Pusat

Whats New
KAI Ungkap Alasan Tak Langsung Terapkan Tarif Normal ke LRT Jabodebek

KAI Ungkap Alasan Tak Langsung Terapkan Tarif Normal ke LRT Jabodebek

Whats New
Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Perusahaan Penambang Bitcoin Perluas Bisnis ke Sektor AI

Whats New
Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Bank Muamalat Bidik Pertumbuhan Tabungan Haji 15 Persen Sepanjang 2024

Whats New
Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Kepala Otorita IKN Mundur, Kadin Yakin Investor Tidak Akan Hengkang

Whats New
Kepala Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung soal Tak Bisa Eksekusi Lahan

Kepala Otorita IKN Mundur, Luhut Singgung soal Tak Bisa Eksekusi Lahan

Whats New
Bos BI Ramal Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp 15.300 - Rp 15.700 pada 2025

Bos BI Ramal Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp 15.300 - Rp 15.700 pada 2025

Whats New
Ada Pemadaman Listrik, Operasional LRT Palembang Berhenti Sementara

Ada Pemadaman Listrik, Operasional LRT Palembang Berhenti Sementara

Whats New
Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Kepala Otorita IKN Baru Bakal Dipilih Jokowi atau Prabowo? Ini Jawaban Pemerintah

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen Jadi 1,7 Juta Orang pada Mei 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen Jadi 1,7 Juta Orang pada Mei 2024

Whats New
Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis

Menteri ESDM Ungkap Alasan Freeport Bisa Perpanjang Kontrak hingga Cadangan Habis

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com