Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yakin pembangunan KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa rampung tahun 2024.

Pembangunan KIPP ini mencakup, pembangunan Perkantoran Presiden, Perkantoran Wakil Presiden, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan ke IKN. Termasuk juga infrastruktur air minum, sanitasi, dan darinase.

“Bagaimana menjamin KIPP tahun 2024 bisa selesai itu sudah menjadi perintah Presiden dan Bu Menteri Keuangan kepada sluruh K/L. Strateginya di PUPR, tidak ada pembangunan baru kecuali ada perintah Presiden,” kata Basuki dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Targetkan KIPP IKN Jadi Kota Layak Huni pada 2024, Ada Sarana Pendidikan hingga Wisata

Adapun total anggaran untuk pembangunan IKN tahun ini Rp 5,4 triliun, dan di tahun 2023 mencapai Rp 20,8 triliun. Basuki menjelaskan, agar pembangunan KIPP tahap I bisa selesai di 2024, pihaknya juga tidak menambah pembangunan lain, seperti jalan tol dan bendungan.

“Total anggaran IKN untuk prasarana dasar di KIPP itu sebesar Rp 43 triliun dari tahun 2022-2024. Tahun 2022 dibutuhkan sekitar Rp 5,4 triliun karena jaraknya cuma lima bulan, tahun 2023 sebesar Rp 20,8 triliun, dan sisanya di tahun 2024,” lanjutnya.

Baca juga: Lokasi KIPP IKN Nusantara Diklaim Bebas Banjir 100 Tahunan

Basuki menjelaskan, agenda besar pemerintah di tahun 2023 adalah membangun infrastruktur. Namun menurutnya membangun infrastruktur tidak hanya membangun konektifitas saja, tapi juga penyiapan pembukaan lapangan kerja, menumbuhkan daya beli masyarakat, dan berdaya saing.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, adapun alokasi anggaran untuk pembangunan IKN di tahun 2023 mencapai Rp 23,6 triliun. Nilai tersebut, dialkasikan untuk Kementerian/Lembaga mencakup Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, Polri, BKPM dan lainnya. Dia mengatakan anggaran untuk Kementerian PUPR adalah yang terbesar.

“Soal IKN, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang, di tahun 2023 alokasi IKN dimasukkan ke dalam K/L, dan yang terbesar ke Kementerian PUPR, sekitar Rp 20,8 triliun,” ujar Suharso.

Baca juga: Uangnya Sudah Ada, Pembangunan IKN Dimulai Bulan Depan

Menurut Suharso, alokasi tersebut sesuai dengan proyeksi yang telah disusun dan diperoleh dari APBN. Namun, untuk sisanya, ia berharap adanya partisipasi dari swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Jadi di luar Rp 23,6 triliun ini tahun depan kita harapkan ada partisipasi dari swasta. Rp 20,8 triliun yang ada di Kementerian PUPR itu menyangkut prasarana dasar, istana dan komplek perkantoran,” tegas dia.