Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Beberkan Kekeliruan Data Stok Beras dari Kementan

Kompas.com - 08/12/2022, 08:54 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya hanya bisa menyerap 166 ribu ton beras di penggilingan dari data ketersediaan 600 ribu ton yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian untuk memenuhi stok cadangan beras.

"Sampai Desember dengan para penggilingan yang tadi, itu ada 166 ribu ton yang kita dapat mungkin akhir tahun ini," kata Budi Waseso dikutip dari Antara, Kamis (8/12/2022).

Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas mengatakan Bulog bersama dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, mengecek langsung ke lapangan untuk mengonfirmasi data stok beras yang disampaikan oleh Kementan untuk bisa diserap oleh Bulog.

Dari pengecekan tersebut, banyak didapatkan data yang disampaikan oleh Kementan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Suyamto juga menyampaikan sejumlah laporan hasil pengecekan di lapangan dari data yang disampaikan oleh Kementan.

Sebagai contoh, Suyamto menyampaikan data yang diberikan Kementan untuk penggilingan di Karawang, Jawa Barat yaitu CV Lumbung Padi disebutkan memiliki stok 50 ribu ton, namun saat dicek oleh Bulog hanya memiliki 20 ton gabah di gudangnya.

Selanjutnya, Kementan menyampaikan terdapat 45 ribu ton beras di penggilingan UD Makmur Barokah, namun fakta di lapangan hanya terdapat 1.000 ton beras yang dijual ke Bulog dengan harga Rp 11 ribu per kg.

Bulog tidak bisa membeli dengan harga tersebut karena harga acuan beras di penggilingan berdasarkan data BPS di kisaran Rp 10 ribu per kg.

Baca juga: Info Harga Galon Aqua Kosong di Warung ataupun Minimarket Terbaru

"Bulog tidak bisa membelinya, karena harganya tidak wajar," kata dia.

Selain itu, terdapat juga kesalahan penyampaian informasi yang disampaikan Kementan terhadap penggilingan di Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara yang disebut memiliki 15.410 ton beras namun ternyata hanya 15.410 kg.

Penyampaian data beras yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan juga sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Dirut Bulog Budi Waseso pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI November lalu.

Penyampaian data beras oleh Kementan untuk diserap Bulog bertujuan agar BUMN pangan tersebut dapat memenuhi stok cadangan beras yang mulai menipis.

Baca juga: Dominasi Perusahaan China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mendag izinkan impor beras

Sementara itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, pihaknya sudah menyetujui rencana Perum Bulog untuk mengimpor beras agar stoknya terpenuhi.

Dengan begitu, kata dia, kapanpun Bulog akan mengimpor bisa segera dieksekusi jika diperlukan.

"Kalau diperlukan, segera! Persetujuannya sudah, masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami kasih kapan saja, jadi kalau enggak bisa memenuhi 6 hari itu, silahkan (impor) mau satu hari, setelah itu mau dua hari silahkan," ujar Mendag Zulhas saat ditemui di Jakarta.

Zulhas menilai, pasokan beras di gudang Bulog memang sangat diperlukan lantaran tugas Bulog menjaga stabilitas harga dan pasokan. Apa lagi, lanjut dia, kenaikan harga beras sangat besar pengaruhnya pada peningkatan inflasi.

"Karena gini beras itu kalau naik Rp 10 itu pengaruhnya terhadap inflasi 3 koma lebih 3,3-3,6 persen. Jadi kalau cabai, bawang naik itu cuman 0,1 tapi kalau beras naik Rp 5, inflasi naik 3,6 jadi besar sekali," jelas Zulhas.

Baca juga: Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung Dioper di Padalarang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gas Murah buat Industri, Menteri ESDM: Insya Allah Akan Dilanjutkan

Soal Gas Murah buat Industri, Menteri ESDM: Insya Allah Akan Dilanjutkan

Whats New
Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com