Sri Mulyani: Dalam Ekonomi Peran Perempuan Semakin Dikenali dan Diakui

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, peran perempuan dalam perekonomian semakin diakui. Ini terefleksikan dari besarnya porsi perempuan dalam jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Bendahara negara itu menyebutkan, dari total 64 juta pelaku UMKM saat ini, 64,5 persen di antaranya merupakan perempuan. Dominasi jumlah pelaku UMKM perempuan menunjukan besarnya peran terhadap perekonomian nasional.

"Dalam ekonomi, peran perempuan semakin dikenali dan diakui," ujar dia, dalam talkshow Hari Ibu 2022 'Indonesia Berdaya, Perempuan Maju', Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Anggaran Insentif Kendaraan Listrik Bakal Masuk APBN 2023

Lebih lanjut Sri Mulyani bilang, pemerintah berupaya untuk terus hadir bagi pelaku usaha perempuan. Berbagai instrumen pembiayaan dari APBN secara rutin disiapkan oleh pemerintah guna mendukung pelaku UMKM, khususnya perempuan.

Dalam anggaran belanja kementerian dan lembaga, pemerintah bahkan sudah mengalokasikan khusus anggaran untuk penguatan perempuan. Ini dilakukan dengan budget tagging atau penandaan anggaran pada masing-masing kementerian dan lembaga.

"Menandai APBN, anggaran-anggaran yang dikeluarkan dan gunakan oleh kementerian lembaga yang memperkuat, atau memiliki dimensi penguatan gender yaitu cirinya memberikan peranan dan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi," tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Kredit Karbon Nantinya Bisa Diklaim di Pasar Karbon International

Dari sisi pembiayaan, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah hadir melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lewat kredit yang bunganya disubsidi oleh pemerintah ini, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih murah.

"Sebagian besar dari kredit tersebut dinikmati oleh UMKM yang dimiliki perempuan," katanya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki program pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Pegadaian dan PMN, lewat program Mekaar. Untuk pelaku usaha dengan skala yang lebih kecil, dapat mengakses pembiayaan ultra mikro, dengan plafon sebesar Rp 10 juta.

"Pembiayaan ini menjadi sangat penting. Di sini pemerintah hadir menggunakan isntrumen keuangan negara atau melalui institusi atau lembaga yang diberikan penugasan khusus," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Lunasi Utang Kompensasi dan Subsidi Energi ke Pertamina-PLN