Buka Lapangan Kerja, Akselerasi Penyelesaian PSN Terus Digeber

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dengan mengakselerasi penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adapun capaian kumulatif PSN tersebut, diharapkan mampu menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi serta menyerap tenaga kerja yang terus bertambah seiring penyelesaian PSN ke depan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo selaku ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjabarkan, sejak 2016 hingga Desember 2022 terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh serta 46 PSN masih dalam tahap penyiapan.

“Khusus di tahun 2022, terdapat 24 PSN yang telah mencapai tahap selesai sepenuhnya dan 9 PSN telah beroperasi sebagian. Kita pada akhirnya revisi kembali daftar PSN,” kata Wahyu dalam siaran pers, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: LMAN: Realisasi Pendanaan Lahan PSN 2021 Rp 22,86 Triliun, Tertinggi Sejak 2016

Wahyu mengatakan, adapaun kriteria yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah proyek tersebut harus selesai di tahun 2024 dengan kriteria tadi, bahwa pengadaan lahan selesai, perizinan selesai, dan financial closing selesai.

"Dan satu lagi yang Bapak Presiden tekankan adalah seminimal mungkin menggunakan APBN," lanjutnya. 

Wahyu mengatakan, dari 210 proyek dan 12 program yang ditetapkan dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, terdapat 10 proyek baru yang disertakan dan 4 proyek/program yang disesuaikan secara nomenklatur.

Proyek tersebut termasuk program percepatan pengembangan wilayah untuk pembangunan kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara dan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara.

“Pemerintah juga mendorong pembangunan proyek-proyek tersebut agar dapat selesai paling lambat di tahun 2024,” lanjut Wahyu.

Baca juga: Menko Airlangga: PSN Bisa Serap 11 Juta Lebih Tenaga Kerja

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastuktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sumedi mengatakan, pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai spending, tetapi untuk investasi ke depan.

“Pemerintah terus mendorong supaya akselerasi tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah melalui rantai nilai, tetapi juga memaksimalkan infrastruktur yang sudah dibangun, terutama sebagai penggerak ekonomi wilayah,” ujar Sumedi.

Sementara itu, Direktur Bina Pengadaan dan Pencanangan Tanah Kemnterian ATR/BPN Unu Ibnudin menambahkan, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Membangun infrastruktur itu bukan hal yang mudah. Membutuhkan effort, membutuhkan sinergi, membutuhkan koordinasi baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah. Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah, tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Wahyu.