Pemerintah Perpanjang Kontrak BP di Blok Tangguh Papua Barat hingga 20 Tahun, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperpanjang kontrak perusahaan migas, BP di Blok Tangguh Papua Barat hingga 20 tahun. Hal ini disampaikan, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta (23/12/2022).

Arifin mengatakan, perpanjangan kontrak hingga tahun 2055 itu dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri. Di sisi lain, potensi gas di kilang Tangguh juga masih sangat banyak.

"Untuk bisa memenuhi produksi 3 train, masih ada potensi di sana. Kalau ini terpotong, kita bisa kehilangan peluang, ini makanya kita kan perlu gas jangka panjang" kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Menteri ESDM Usul Subsidi Motor Listrik dalam Bentuk Konversi

Arifin mengatakan, kontrak kerja sama (KKS) di Blok Tangguh yang bakal diperpanjang hingga tahun 2055, mencakup KKS Berau, Muturi, dan Wirianggar. Sebelumnya kontrak tiga kilang train tersebut habis di tahun 2035.

"Dia mau melakukan eksplorasi lapangan abru, kan itu panjang, dan untuk identifikasi sampai prokusi," jelasnya.

Baca juga: ESDM: Payung Hukum Investasi, Revisi UU Migas Sangat Dinantikan

Arifin memaparkan, tiga kilaing train tersebut, memproguksi LNG 6 hingga 7,6 ton per tahun. Ia berharap dengan perpanjangan kontrak bisa mengoptimalkan samapi dengan 60 persen untuk keperluan domestik.

"Ini kita ingin optimalkan, karena 60 persen dari sana itu harus masuk untuk keperluan domestik. Apalagi, kebutuhan gas kita naik terus," lanjut dia.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut Pertamina hingga Petronas Bakal Investasi di Proyek Masela

Alasan perpanjangan kontrak BP

Kompas.com / Kiki Safitri Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji di Kementerian ESDM, Jumat (23/12/2022)

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, saat ini BP sudah memiliki kesepakatan jual beli gas selama periode perpanjangan kontrak.

"BP ini ada pembelinya ada, maka (perpanjangan kontrak) lebih cepat dari 10 tahun, tapi tetap dihitungnya dari 2025, jadi tidak lebih dari 10 tahun," ungkap Tutuka.

Namun demikian, Tutuka enggan menyebutkan siapa saja pembeli yang telah menyepakati kerja sama dengan BP.

"Sudah ada, tapi enggak bisa menyebutkan ya. Tentu, ini ada perjangiannya. Kalau dia enggak eksplorasi sekarang, 2026 itu maka (level gas)nya bisa turun," tegas Tutuka.