Soal Nasib IKN di Tahun Pemilu 2024, Menteri PUPR: Tak Ada Urusan

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berjalan sesuai rencana pemerintah di tengah tahun politik mendekati pelaksanaan Pemilu 2024.

“Lanjut, bagi saya tak ada urusan,” kata Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (29/4/2023).

Basuki mengatakan pemerintah juga terus meyakinkan kepada investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus bergulir.

Kelanjutan pembangunan IKN, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir.

Baca juga: Karpet Merah Jokowi untuk Izin Eskpor Konsentrat Tembaga Freeport

Meskipun banyak pro kontra, namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan.

“Dari dulu gitu kan, tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI),” kata dia.

Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN.

“Lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita,” ujarnya.

Pemerintah, kata Basuki, telah memiliki landasan hukum UU IKN berserta seluruh aturan turunan. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN.

Baca juga: Jokowi Mau Perpanjang Kontrak Freeport, asalkan dengan 2 Syarat

Kementerian PUPR sebelumnya telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam peta tersebut, turut dijabarkan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN dengan luas 6.600 hektare.

Hingga awal April 2023, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah mencapai 25 persen.

Kementerian PUPR sedang membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri.

Baca juga: Katanya Investasi Tinggi, Kok Serapan Tenaga Kerjanya Rendah?

Kemudian jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.

Pemerintah menargetkan pada Agustus 2024, upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat dilaksanakan di IKN.