Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ternyata Balapan di Sirkuit Mandalika Justru Bikin BUMN Rugi

Kompas.com - 15/06/2023, 20:59 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Holding BUMN pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney berencana menghapus penyelenggaraan balapan motor World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga Rp 100 miliar.

InJourney merupakan holding BUMN dari PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan pengembang kawasan Mandalika, termasuk di dalamnya Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," kata Dony saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, yang disiarkan dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: BUMN Tercekik Utang Rp 4,6 Triliun Gara-gara Bangun Mandalika

Menurut dia, dengan dihilangkannya WSBK dari kalender balapan di Sirkuit Mandalika, diharapkan bisa mengurangi kerugian perseroan. Terlebih, sejauh ini balapan WSBK tidak banyak mendatangkan sponsor.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," papar mantan petinggi CT Corps ini.

Selain WSBK, balap motor sekelas MotoGP juga masih mendatangkan kerugian bagi ITDC selaku pemilik sirkuit. Namun kerugiannya relatif lebih rendah dibanding kerugian dari balapan Superbike.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp 50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," beber Dony.

Baca juga: Berapa Jumlah BUMN di China dan Mengapa Mereka Begitu Perkasa?

Terbebani utang menggunung

Dony juga mengatakan ITDC menanggung utang menggunung. Secara umum utang yang membengkak tersebut terbagi menjadi dua, yakni utang jangka pandek sebesar Rp 1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp 3,4 triliun. Sehingga total utang menjadi Rp 4,6 triliun.

"Itu waktu kita mengambil alih Mandalika itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities Rp 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities Rp 3,4 triliun," kata Dony.

Belum lagi, perusahaan juga harus menanggung beban berat dari pengelolaan Mandalika, mulai dari beban bunga pinjaman, pemeliharaan, hingga penyusutan aset yang harus dicatat.

ITDC bisa dikatakan saat ini masih merugi dalam pengembangan kawasan Mandalika. Perusahaan masih bisa sedikit bernapas karena masih bisa ditopang dari pemasukan pengelolaan Nusa Dua Bali.

Baca juga: Bagaimana Sirkuit Mandalika Bisa Balik Modal? Ini Kata Sandiaga Uno

Namun, bukan berarti pemasukan dari lini bisnis lain bisa menyelesaikan masalah. Utang beserta bunga dari perbankan yang harus dibayar terlalu tinggi bagi kondisi keuangan perusahaan saat sekarang.

"Dengan sumber implement capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana isi di dalamnya adalah pembangunan Grand Stand, VIP village, sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu Rp 1,2 triliun," beber Dony.

Ia berterus terang, meski sukses digelar dan ajang balapannya menjadi perhatian dunia, gelaran MotoGP justru bikin tekor perusahaan.

"Ini yang menjadi persoalan di ITDC. Di samping itu ITDC juga mendapatkan beban untuk penyelenggaraan MotoGP tahun 2022. Ini menjadi beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan daripada ITDC," ungkap Dony.

Baca juga: Daftar 7 BUMN Terbesar di Indonesia dari Sisi Aset, Siapa Juaranya?

Dony bilang, InJourney masih terus mencari jalan agar ITDC bisa keluar dari masalah beban utang dan kerugian dari pengembangan Mandalika.

Ia melanjutkan, agar perusahaan tetap bisa sehat, InJourney lantas meminta modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

PMN akan digunakan untuk pembayaran utang jangka pendek yang memang bersifat sangat mendesak. Perusahaan juga terus berupaya menggenjot pendapatan dari lini bisnis lainnya untuk menyelesaikan persoalan utang jangka panjang yang jatuh temponya lebih lama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com