Soal Redenominasi Rupiah, Gubernur BI: Sudah Disiapkan sejak Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan rencana redenominasi rupiah.

Redenominasi adalah penyederhaanan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1.

"Kami dari dulu sudah siap, jadi redenominasi itu sudah kami siapkan dari dulu masalah desainnya, kemudian juga tahapan-tahapannya itu sudah kami siapkan sejak dari dulu secara operasional dan bagaimana untuk langkah-langkahnya," kata Perry dalam konferensi pers, Kamis (22/6/2023).

Perry mengatakan, keputusan redenominasi rupiah tersebut harus menunggu waktu yang tepat.

Baca juga: Isu Redenominasi Rupiah Kembali Mencuat, Gubernur BI Ungkap Manfaat Ekonomi jika Rp 1.000 Jadi Rp 1

Ia mengatakan, ada tiga faktor yang menentukan agar redenominasi rupiah bisa dilakukan yaitu, pertama, kondisi ekonomi makro bagus.

Kedua, kondisi kebijakan moneter stabil dan ketiga, kondisi sosial politik mendukung.

"Ekonomi kita kan sudah bagus iya, sudah bagus tetapi ada baiknya memberikan momen yang tepat, tentu saja perlambatan dari global masih berpengaruh, demikian juga stabilitas ekonomi dan moneter kita kan bagus tetapi ketidakpastian global masih ada, sabar, kondisi sosial politiknya pemerintah yang lebih tahu," ujarnya.

Baca juga: Redenominasi Rupiah Sudah Masuk Prolegnas, Kapan Dibahas?

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan BI 7-day Reverse Repo Rate (DRRR) pada level 5,75 persen. Hal ini menjadi kali kelima secara berturut-turut bank sentral mempertahankan suku bunga acuan.

Dengan demikian, suku bunga deposit facility pun bertahan di level 5 persen dan lending facility tetap di level 6,5 persen.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Juni 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI7DRRR sebesar 5,75 persen," kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis.

Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Redenominasi Rupiah Masuk Prolegnas 2020-2024

Perry mengatakan, keputusan tersebut tetap mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (DRRR) tersebut konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi terkendali.

Perry meyakini, suku bunga acuan yang sebesar 5,75 persen memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1 persen di sisa tahun 2023 dan tahun 2024.

"Fokus kebijakan saat ini diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global," ujarnya.

Baca juga: Jadi Calon DGS BI, Destry Damayanti Ditanyai Anggota DPR Soal Redenominasi Rupiah

Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai level atas pada kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen.

Selaras dengan hal tersebut, neraca pembayaran Indonesia juga tetap terjaga untuk mendukung ketahanan eksternal.

Perkembangan neraca pembayaran yang positif diprediksi berlanjut didukung transaksi berjalan yang diprediksi terjaga sehay dalam kisaran surplus 0,4 persen sampai dengan defisit 0,4 persen dari PDB.

"Dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata dia.