Impor KRL Bekas Batal, KCI Siapkan Skema Alternatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-batalnya rencana impor KRL bekas dari Jepang, PT KAI Commuter (KCI) telah menyiapkan skema lain untuk memenuhi kebutuhan armada KRL selama 5 tahun mendatang.

Pasalnya, saat ini pengguna KRL sudah mencapai 850.000 per hari, dengan volume tertinggi di tahun ini mencapai 975.000. Angka ini tentu akan terus bertambah setiap tahunnya.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pemenuhan armada ini akan dilakukan melalui skema retrofit untuk mengganti KRL yang ada.

Baca juga: Luhut Larang Impor KRL Bekas karena Langgar Aturan

Selain itu, KCI juga akan melakukan pengadaan KRL baru untuk mengganti armada yang lama dan penambahan kapasitas.

"Rapat koordinasi terus dilakukan agar kebutuhan sarana KRL lima tahun ke depan dapat dipenuhi dengan memenuhi regulasi yang saat ini berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/6/2023).

Dia menjelaskan, KCI sebelumnya telah berkontrak dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA untuk pengadaan 16 rangkaian (trainset) KRL baru.

Baca juga: Impor KRL Bekas Batal, Dirut KAI Sebut Akan Ada Konsekuensi

Pengadaan KRL baru untuk penambahan kapasitas ini akan dikirimkan oleh INKA secara bertahap selama 2025-2026.

Sementara untuk penggantian KRL lama (replacement), dilakukan dengan mendatangkan sarana KRL baru pada 2024 sebanyak 3 rangkaian, retrofit 19 sarana KRL yang dimulai tahun ini, dan mendatangkan 8 KRL baru di 2027.

"Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027," jelasnya.

Baca juga: Batal Impor KRL Bekas, Luhut Bakal Impor 3 Rangkaian KRL Baru dari Jepang

Dia menjelaskan, dalam proses seluruh pengadaan sarana KRL tersebut, selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, juga ada opsi dukungan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dia bilang, hal ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna ke depannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri.

"Ini terus dikaji dan dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk dampak terhadap PSO (public service obligation/subsidi) yang sedang kami hitung dan kaji," tuturnya.

Baca juga: Akhiri Tarik Ulur Rencana Impor KRL Bekas, Luhut: Jika Dilakukan, Langgar 3 Aturan

Sebelumnya, pembatalan rencana impor 12 rangkaian KRL bekas dari Jepang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menjelaskan, alasan pihaknya menolak impor KRL bekas ini karena melanggar aturan dari tiga instansi berbeda.

"Kami sudah merapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar aturan 1. Perpres (Peraturan Presiden), 2. (Kementerian) Perindustrian, 3. Kementerian Perhubungan," ujarnya saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Luhut Tegaskan Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang Batal