Luhut Tegaskan Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang Batal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana impor KRL bekas dari Jepang batal dilakukan.

Keputusan ini dicetuskan setelah Luhut melakukan rapat dengan para pemangku kepentingan terkait impor KRL bekas dari Jepang.

"Tidak ada impor (KRL bekas dari Jepang)," tegasnya kepada wartawan saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Baca juga: Luhut, Menhub, dan Ridwan Kamil Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Kecepatan 350 Km Per Jam

Luhut menjelaskan, impor KRL bekas yang rencananya akan dilakukan oleh PT KCI Commuter (KCI) ini jika tetap dilakukan maka akan melanggar aturan dari tiga instansi berbeda.

"Kami sudah merapatkan mengenai krl, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar aturan 1. Perpres, 2. (Kementerian) Perindustrian, 3. Kementerian Perhubungan," jelasnya.

Luhut memastikan, armada KRL saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan masyarakat meski tanpa impor KRL bekas. Pasalnya, pihaknya telah memperhitungkan kebutuhan dengan jumlah armada KRL saat ini dengan matang.

Baca juga: Menperin Tegaskan Tak Ada Opsi Impor KRL Bekas dari Jepang

Seperti diketahui, tahun ini sebanyak 10 rangkaian KRL akan dipensiunkan. Hal ini menyebabkan beberapa waktu belakangan banyak penumpang yang mengeluhkan kurangnya armada KRL sehingga mereka harus lebih berdesakkan saat naik KRL Jabodetabek.

"Gak ada masalah, sudah kita hitung semua, kita excercise pada jago-jagonya di sana yang ahlinya dan mereka memaparkan kemarin semua kendala-kendala bisa diselesaikan," kata Luhut.

Melalui perhitungan itu pula, pemerintah dan para ahli sudah menyiapkan jalan keluar agar KCI tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Saat Jokowi dan Luhut Sepakat soal Tenaga Kerja Asing di IKN Nusantara

Salah satu solusinya ialah melalui impor 3 rangkaian KRL baru dari Jepang. Namun, solusi ini membutuhkan waktu cukup lama untuk direalisasikan.

"Tapi kita akan mengimpor 3 saja yang baru untuk menutupi tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya itu ada di tahun depan sampai 2025," tuturnya.