Gaji ASN Naik Tahun Depan, Dinilai Bisa Dorong Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan gaji Aparatur Negeri Sipil (ASN)  pada tahun depan dinilai dapat berdampak pada kenaikan inflasi.

“Ada lagi ekspektasi inflasi, yang disampaikan Presiden inflasi 2,8 persen, tapi dorongan inflasi justru dari kenaikan gaji ASN,” kata Bhima kepada Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta pensiunan. Hal itu disampaikan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen," ujar Jokowi.

Baca juga: Menteri PAN-RB: Kenaikan Tukin ASN Tunggu Restu Jokowi

Jokowi juga mengatakan, pemulihan ekonomi Indonesia harus terus berlanjut. Pada semester I-2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Dalam periode yang sama, inflasi juga semakin terkendali dan mencapai angka 3,1 persen sampai dengan Juli 2023.

“Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen,” tambah Jokowi.

Menurut Bhima, kenaikan gaji ASN bisa mendorong inflasi dari sisi permintaan. Di sisi lain, Indonesia dihadapkan oleh dampak badai el nino yang bisa mendorong volatilitas harga pangan di tahun depan. Harga pangan merupakan salah satu komponen dalam inflasi.

“Jadi kalau ASN gajinya naik, itu kan ada dorongan dari inflasi di sisi permintaan. Sementara kita berhadapan dengan dampak el nino yang mempengaruhi harga pangan pada 2024,” jelasnya.

Baca juga: Korpri Bersyukur, Gaji PNS Naik 8 Persen Tahun Depan

Bhima menekankan, pemerintah seharusnya dapat mensingkronisasi RAPBN di tahun depan. Apalagi, tahun depan merupakan tahun pemilu yang mana ada kemungkinan realisasi investasi sedikit lebih rendah, karena belanja masyarakat kelas menengah akan cenderung tertahan.

“RAPBN belum ada singkronisasi antara fokus APBN, target asumsi makro, strategi, dan belanja yang harus mengarah pada pemulihan ekonomi. Belanjanya juga harus fokus pada pemulihan ekonomi dan pengendalian harga,” jelas Bhima.

Bhima juga khawatir di tengah jalan ada perubahan APBN, mengingat ada begitu banyak target makro ekonomi yang dinilai kurang realistis.

“Begitu banyak target makro ekonomi yang melesat, sebaiknya mulai dari sekarang, mumung masih RAPBN, mohong targetnya lebih realistis. Itu untuk kebaikan kita bersama, dan pemerintah harus punya fokus strategi yang singkron,” tegas dia.

Baca juga: Gaji PNS Naik Mulai Awal 2024, Tukin Belum Termasuk...