Menteri ESDM Sebut Pensiun Dini PLTU Perlu Restu dari Sri Mulyani dan Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan restu dari tiga menteri.

Ketiga menteri tersebut yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menurutnya, pemerintah pun terus melakukan persiapan untuk menerapkan pensiun dini PLTU guna beralih ke pembangkit yang lebih ramah lingkungan.

Baca juga: PLTU Jawa 9 dan 10 Jadi Pembangkit Hybrid Pertama di RI

"Pensiun dini (PLTU) kan lagi disiapkan. Nah itu perlu nanti persetujuan tiga menteri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri ESDM. Ini kita lagi siapkeuangan BUMNsama ESDM. Kita lagi siapkan," ujar Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Ia menjelaskan, rencananya skema pensiun dini akan dilakukan dengan adanya terlebih dahulu sumber dana murah yang bisa diambil oleh sebuah entitas. Lewat dana murah itulah diharapkan entitas tersebut dapat memperpendek masa operasi PLTU.

"Nanti akan ada sumber dana yang murah yang bisa diambil oleh suatu entiti, sehingga umurnya (PLTU) nanti bisa diperpendek," kata dia.

Baca juga: Luhut Sebut Biaya Pensiun Dini PLTU Butuh Rp 1.529 Triliun

Menurut Arifin, salah satu pendanaan untuk mendukung pensiun dini PLTU berasal dari program Just Energy Transition Partnership (JETP).

Adapun melalui JETP, negara-negara G7 berkomitmen memberikan pembiayaan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 300 triliun dalam 5 tahun ke depan untuk proyek transisi energi di Indonesia.

"Ya itu (termasuk dari JETP)," imbuhnya.

Baca juga: OJK Sebut 99 PLTU Batu Bara Berpotensi Masuk Bursa Karbon Tahun Ini

Meski begitu, dia menekankan, bahwa pensiun dini PLTU harus pula dengan perhitungan yang tepat agar tidak membebani keuangan PLN. Oleh sebab itu, pemerintah masih terus melakukan persiapan.

"Harus diitung supaya enggak ada dampak keuangannya, makanya kan harus (dilihat) satu-satu programnya apa saja," tutup Arifin.

Baca juga: Pensiunkan PLTU, Pemerintah Gaet Rp 7,65 Triliun