7 Dapen BUMN Lagi Dipantau, Siap-siap Dilaporkan ke Kejagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya tengah mendalami tujuh dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah. Ini sebagai audit tahap kedua yang dilakukan pada dapen BUMN.

Nantinya, setelah audit internal oleh Kementerian BUMN rampung, maka akan diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pendalaman.

Jika hasil audit oleh BPKP ditemui adanya indikasi fraud atau korupsi maka dilanjutkan pelaporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kita lagi kaji (dapen BUMN), ada 7 lagi, tapi nanti (dilaporkan ke Kejagung)," ungkapnya saat ditemui di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: OJK: 14 Dapen dalam Status Pengawasan Khusus

Kendati begitu, Tiko, sapaan akrabnya, enggan mengungkapkan 7 dapen tersebut berasal dari BUMN apa saja, begitu pula dengan potensi terjadinya fraud pada 7 dapen BUMN tersebut.

"Belum, belum tahu," imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian BUMN sudah melaporkan 4 dapen BUMN ke Keagung setelah melalui tahapan audit internal Kementerian BUMN dan audit BPKP.

Keempat dapen BUMN tersebut yakni PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

Hasil audit BPKP menunjukkan penempatan investasi yang tidak tepat oleh 4 dapen BUMN tersebut telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 miliar.

Audit itu pun merupakan tahap awal dari upaya bersih-bersih di dapen BUMN. Kini Kementerian BUMN tengah melakukan audit tahap kedua dengan menyasar 7 dapen BUMN.

Baca juga: Soal Korupsi Dapen BUMN, Erick Thohir: Saya Sedih Masa Tua Pekerja Dirampok oleh Oknum Biadab

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan data awal dari 7 BUMN yang diaudit pada tahap dua ini. Ia menyebut, ada indikasi fraud pada 7 BUMN tersebut.

Menurutnya, tranformasi perlu dilakukan dengan perbaikan sistem dalam pengelolaan dapen BUMN. Kendati begitu, perbaikan sistem ini tetap perlu dibarengi dengan penegakan hukum.

"Kami terus melakukan upaya bersih-bersih BUMN. Salah satu fokus kami saat ini adalah memperbaiki pengelolaan dana pensiun. Bersama Kejaksaan Agung dan BPKP akan kami bongkar korupsi dana pensiun BUMN hingga tuntas," tulis Erick dikutip dari akun Instagram @erickthohir, Sabtu (7/10/2023).

Baca juga: Hasil Audit Dapen BUMN Belum Juga Keluar, Erick Thohir: Sabar, Masih Proses