Turunkan Emisi Karbon, Kementan Dorong Perkebunan Berkelanjutan

KOMPAS.com – Demi menghadapi perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mencari solusi tepat guna. Salah satunya, mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah meminta seluruh jajarannya agar sigap menurunkan emisi GRK dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan, perlu ada strategi pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

“Implementasi kebijakan yang mendukung praktik-praktik pertanian berkelanjutan perlu diterapkan,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Andi Nur, diperlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan agar seluruh pihak dapat berpartisipasi dalam mengurangi emisi GRK.

Dok. Kementan Lokakarya Nilai Ekonomi Karbo di Jambi, Rabu (11/8/2023) hingga Jumat (11/10/2023)

Dengan begitu, target nasional (NDC) sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional dapat tercapai dibandingkan dengan skenario baseline emisi GRK tanpa kebijakan mitigasi dari 2010 hingga 2030.

Adapun upaya penurunan emisi GRK harus selaras dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sehingga tercatat penurunan emisi karbon.

“Pencatatan nilai ekonomi karbon menjadi integritas usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, dengan mengatur nilai ekonomi karbon, pemerintah juga dapat mengawasi dan mengelola emisi GRK dari berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian,” imbuh Andi Nur.

Ia menambahkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target NDC adalah melalui penyelenggaraan mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon (NEK).

Seluruh upaya tersebut, lanjutnya, perlu dilaksanakan secara akurat, konsisten, transparan, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Lima sektor yang menjadi target pengurangan emisi karbon GRK 2030 (NDC) meliputi forestry and other land uses (FOLU), energi, limbah, industrial process and production use (IPPU), dan pertanian,” jelasnya.

Andi Nur juga meminta pemerintah daerah berperan aktif dan berkontribusi memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha dalam implementasi penurunan emisi karbon.

“Saya harap agar seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sehingga menghasilkan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan nasional bebas emisi karbon,” harap Andi Nur.

Dok. Kementan Lokakarya Nilai Ekonomi Karbo di Jambi, Rabu (8/11/2023) hingga Jumat (10/11/2023)

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan kerja sama Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) 2023.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak perubahan iklim di sektor perkebunan, mencapai pengurangan emisi GRK, dan mendukung upaya pelestarian hutan dan lingkungan di wilayah tersebut.

Rencana tindak lanjut kegiatan BioCF-ISFL 2024 meliputi pembuatan demplot terkait NEK. Harapannya, upaya ini dapat meningkatkan pemahaman instansi terkait dan pemangku kepentingan mengenai nilai ekonomi karbon pada subsektor perkebunan serta pembentukan satgas untuk melakukan pengawalan dan monitoring evaluasi (monev)

Kemudian, menciptakan sinergi dan kolaborasi dengan instansi ataupun pemangku kepentingan terkait sehingga nilai ekonomi karbon memberikan dampak bagi pembangunan nasional.