Ekonomi RI Tumbuh 4,94 Persen, JK: Masih di Bawah Vietnam dan Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menilai Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi level menengah di kawasan Asia Tenggara. Sebab, terdapat sejumlah negara dengan pertumbuhan lebih rendah, namun masih terdapat juga negara dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang lebih baik.

Dengan realisasi sebesar 4,94 persen pada kuartal III-2023, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 3,3 persen dan 1,5 persen pada periode yang sama.

Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina. Berdasarkan data Trading Economics, PDB Vietnam tumbuh 5,33 persen, sementara Filipina tumbuh 5,9 persen.

Baca juga: Duduk Perkara Utang Ratusan Miliar Rupiah yang Bikin Perusahaan JK Kapok Kerja Sama dengan Waskita

"Ekonomi tentu kita masih tumbuh menengah. Artinya masih bisa tumbuh 4,9 persen (lebih tinggi) dibanding Malaysia, Thailand, tapi kita masih di bawah dibanding Vietnam dan Filipina," kata dia dalam acara Indonesia Economic Outlook Seminar 2024, Selasa (21/11/2023).

Dengan melihat data tersebut, pria yang akrab disapa JK itu menilai, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih pesat atau justru sebaliknya. Hal ini akan ditentukan oleh langkah yang diambil pemerintah setelah periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintahan baru nanti ialah terkait kepercayaan investor. JK bilang, saat ini kepercayaan pelaku usaha mulai menurun dengan melihat perkembangan dinamika politik dan permasalahan hukum yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Erick Thohir Jawab JK soal Waskita Belum Bayar Utang Rp 300 Miliar ke Grup Kalla

"Akibat (dinamika) sekarang ini kepercayaan menurun. Orang lebih percaya di Vietnam, Thailand, di Malaysia, daripada kita sekarang," tuturnya.

Ia menilai jika permasalahan terkait penegakan hukum tidak diselesaikan segera, maka hal itu akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya berkaitan dengan investasi. Apalagi, saat ini perekonomian global masih dibayang-bayangi ketidakpastian.

"Apabila pertentangan-pertentangan sekarang ini menjadi masalah krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi dunia akan mempengaruhi ekonomi Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Sentilan JK Sasar Utang Pemerintah yang Menggunung