Prabowo Sebut Anggaran Banyak Ditolak Menkeu, Ini Penjelasan Stafsus Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebutkan, banyak rencana pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang ditolak oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan, hal itu disebabkan oleh adanya penyesuaian fokus atau refocusing anggaran selama periode pandemi Covid-19.

"Saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh Covid-19 selama dua tahun, di mana terjadi refocusing," kata dia, dalam gelaran Debat Ketiga Calon Presiden 2024, Minggu (7/1/2024).

"Banyak yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," sambungnya.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran: Dalam 30 Menit Penerimaan Negara Bisa Terkumpul Rp 400 Miliar

Menanggapi pernyataan tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membenarkan bahwa pada periode pandemi Covid-19 pemerintah melakukan refocusing anggaran. APBN diprioritaskan untuk menangani dampak pandemi.

"Pada masa pandemi covid-19, dibutuhkan respon kebijakan yang baik dan penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi," tutur dia kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024).

Ia menjelaskan, refocusing diputuskan dalam Sidang Kabinet kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, dan dilaksanakan terhadap anggaran belanja seluruh kementerian dan lembaga (K/L), dengan menyusun ulang prioritas belanja masing-masing K/L.

Adapun penyusunan refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan oleh masing-masing K/L, di mana K/L dapat menentukan kegiatan yang dianggap dapat ditunda.

"K/L sendiri yang memahami kegiatan yang paling urgent dan prioritas dan kegiatan/program yang dapat ditunda karena pandemi," ujar Prastowo.

Refocusing dilakukan pemerintah dengan memblokir anggaran K/L terhadap kegiatan yang sebelumnya sudah diusulkan ditunda oleh K/L.

"Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," ucap Prastowo.

Baca juga: Sri Mulyani Gelontorkan Anggaran Pemilu Rp 29,9 Triliun dari APBN 2023