Siapkan Rantai Pasok Lobster Global, KKP Kebut Regulasi Benur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penyusunan regulasi pengelolaan benur.

Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana mengatakan, hal tersebut dilakukan guna mewujudkan rantai pasok lobster global dan produktivitas budidaya lobster dalam negeri.

Ia mengatakan, regulasi yang tengah disiapkan yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Kemudian aturan turunnya yakni Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster di Nelayan.

Baca juga: Menteri KKP Buka Lagi Opsi Ekspor Benur

"Permen saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Kepmen turunannya hari ini kita konsultasi publikkan. Kita berharap saat rancangan permen diundangkan, kepmen turunannya juga bisa segera ditetapkan. Makanya dari sisi subtansi (kepmen) kita fix-kan dulu nih dengan masyarakat," kata Effin dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (27/1/2024).

Effin mengatakan, pihaknya seoptimal menampung aspirasi stakeholder seperti nelayan penangkap, pembudidaya lobster, pemasar hasil perikanan, pemerintah daerah, hingga akademisi dalam menyusun rancangan peraturan perundang-udangan terkait pemanfaatan benih bening lobster dan pelaksanaan kegiatan budidaya biota tersebut.

Ia menambahkan, pemanfaatan benih bening lobster utamanya untuk meningkatkan produktivitas budidaya lobster di dalam negeri.

KKP, kata dia, menjalin kerja sama dengan negara pembudidaya lobster untuk pengembangan budidaya lobster di Indonesia, melalui kegiatan investasi, alih teknologi hingga etos kerja.

"Regulasi itu kan supporting. Jadi saat ada kebijakan, kita harus berpikir keras seperti apa supaya kebijakan itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan kalau memang peraturan-peraturan ini bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan filosofinya, harusnya goal besarnya pun tercapai," tuturnya.

Sementera itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi Dede Ola mengatakan, kerja sama tersebut dinilainya dapat mendorong produktivitas budidaya lobster di dalam negeri yang selama ini belum berjalan optimal karena dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya persoalan pakan.

"Saya apresiasi sekali kebijakan ini, karena ini yang dinantikan oleh nelayan khususnya yang ada di Sukabumi. Kalau akhirnya boleh dilakukan budidaya lobster di luar negeri dengan pertimbangan pembudidaya luar negeri harus action di Indonesia, ini menjadi salah satu bentuk edukasi untuk mendekatkan keberhasilan budidaya lobster di Indonesia," ujarnya.

Terakhir, Dede Ole berharap kebijakan mengenai lobster ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, melainkan juga kelestarian ekosistem.

Sebelumnya, Indonesia dan Vietnam resmi menjalin kerja sama di sektor perikanan pada Jumat (12/1/2024).

Kerja sama tersebut ditandai dengan pertukaran dokumen yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Le Minh Hoan di Istana Kepresidenan Vietnam di Kota Hanoi, Jumat.

Adapun pertukaran dokumen tersebut disaksikan Presiden Joko Widodo bersama Presiden Vietnam Võ V?n Th??ng.

"Insya Allah dengan sinergi dua negara tetangga yang punya semangat maju bersama, bisa mendorong majunya sektor perikanan di masing-masing negara," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat.