Pemerintah Siapkan 2 Hektar Lahan Perkebunan Tebu di Merauke

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mengembangkan perkebunan tebu di Merauke, Papua Selatan.

Bahlil mengatakan, pemerintah akan membuka dua hektar lahan untuk pengembangan perkebunan tebu tersebut yang direncanakan terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa. Pengembangan kebun tersebut terbagi dalam 4 klaster dan melibatkan investor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Ia mengatakan, telah menyampaikan kepada investor untuk melibatkan masyarakat setempat untuk berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

“Saya katakan bahwa boleh kita masuk investasi di sana, tapi kita harus pastikan hak-hak daerah. Hak-hak daerah kita perhatikan, pelepasan (tanah) adat kita perhatikan. Dan harus ada orang daerah yang ikut dalam usaha tersebut," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: KB Bank Dukung Swasembada Pangan lewat Pembiayaan Kredit Petani Tebu

Bahlil juga mengatakan skema kemitraan inti plasma nantinya akan diterapkan dalam pengembangan perkebunan tebu terintegrasi di Kabupaten Merauke.

Dalam skema tersebut, inti (investor) memiliki tugas untuk membantu plasma (masyarakat setempat) dalam mengembangkan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat.

Bahlil mengatakan, dukungan tersebut dapat berupa pembiayaan, bantuan teknologi, dan berbagai pembinaan lainnya agar plasma mendapatkan hasil panen yang akan diolah oleh investor.

Menurut dia, hal ini harus dilakukan agar industri dan masyarakat setempat dapat maju bersama-sama.

“Supaya tidak ada terjadi intinya maju, tapi plasmanya mati. Biasanya kita punya sawit-kan seperti itu. Inti hidup, plasma mati,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Atur Harga Tebu, Petani Diharapkan Bisa Lebih Untung

Lebih jauh, Bahlil juga mengatakan, keberhasilan skema inti plasma tersebut akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

“Kepentingan nasional terwujud, ketahanan pangan. Investasinya berkembang, dapat untung. Tapi masyarakat lokal dan daerah juga mendapatkan bagian. Tidak boleh diabaikan. Ini satu kesatuan,” ucap dia.

Sebelumnya, pada tanggal 19 April 2024, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pembentukan Satgas tersebut bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Gula, Pabrik BUMN Ini Siap Giling Tebu Petani