Bappenas Usulkan Subsidi BBM Digeser ke Transportasi Umum, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan agar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan untuk penggunaan transportasi umum.

Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, pengalihan subsidi BBM dapat membuat penggunaan kendaraan bermotor berkurang sehingga transportasi umum dibutuhkan dan berdaya saing.

"Coba usulannya subsidi BBM direalokasi untuk transportasi umum, saya setuju tapi harus dihitung-hitung lagi tapi stakeholders banyak, harus berpikir lebih strategis untuk memikirkan subsidi," kata Virgi dalam Forum Diskusi bertajuk "Satu Dekade Pembangunan Infrastruktur Transportasi" di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Baca juga: Efektifkan Subsidi BBM, Pertahankan Pertalite

SHUTTERSTOCK/ITSUKY Ilustrasi bus, bus antar kota antar provinsi (AKAP).

Virgi mengatakan, pengalihan subsidi BBM ini tidak hanya dapat meningkatkan penggunaan transportasi umum, melainkan juga melindungi lingkungan dari emisi karbon.

Meski demikian, ia mengatakan, pengalihan subdisi BBM tersebut membutuhkan dukungan politik dari pemerintah.

"Oke subsidi BBM dicabut, atau dikurangi misalnya, atau bertahap, semua tetap harus bertahap dengan terukur lah," ujarnya.

Lebih lanjut, Virgi mengatakan, sebelum pengalihan subsidi BBM ini, masyarakat juga harus memahami nantinya pembelian BBM menggunakan harga asli.

Baca juga: Iran-Israel Memanas, Subsidi BBM Bisa Membengkak

Hal ini, kata dia, juga membutuhkan sosialisasi dari pemerintah.

"Masyarakat juga harus mau bahwa subsidi BBM-nya harus kita ubah, mau beli BBM harus dengan harga aslinya karena kita mau melindungi lingkungan dengan transportasi umum dengan mengurangi emisi," ucap dia.

Dilansir laman Lestari Kompas.com, sepeda motor menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar dari sektor transportasi pada 2022.