Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahlil "Ngeluh" Anggaran Kementeriannya Tak Setara dengan Target Investasi 2025

Kompas.com - 11/06/2024, 16:30 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan anggaran kementerian yang dipimpinnya tidak sejalan dengan besaran target investasi tahun 2025.

Hal ini diungkapkan Bahlil saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Adapun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Investasi/BKPM, target investasi tahun depan sebesar Rp 1.850 triliun, sedangkan anggaran tahun depan sebesar Rp 681 miliar.

Baca juga: Bantah Izin Tambang untuk Ormas Terkait Hasil Pilpres, Bahlil: Lebay

Ilustrasi investasi. SHUTTERSTOCK/GOPIXA Ilustrasi investasi.

"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.850 triliun, anggarannya diturunkan (jadi Rp 681 triliun)? Pada 2023, target Rp 1.400 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Ini yang membuat saya bingung," ujarnya.

"Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi Ketua Umum Hipmi, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini," sambungnya.

Menurutnya, seharusnya anggaran kementerian setara dengan target investasi yang diberikan.

Oleh karenanya, Bahlil mengusulkan agar target investasi 2025 Kementerian Investasi/BKPM diturunkan menjadi Rp 800 triliun.

Baca juga: Bahlil: Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Berlaku 5 Tahun

"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP saya koreksi menjadi Rp 800 triliun," ucapnya.

Sebagai informasi, alokasi pagu infikatif Kementerian Investasi/BKPM TA 2025 sebesar Rp 681,88 miliar, lebih sedikit dari alokasi anggaran TA 2024 yang mencapai Rp 1,22 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Whats New
Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan 'Transfer Pricing'

Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan "Transfer Pricing"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com