AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 7,5 Triliun saat Rapat di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 7,5 triliun saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR.

Adapun berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6,4 triliun.

"Bapak Ibu, kami juga awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini tetapi bisa ditampilkan di depan ini adalah sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun," kata AHY dalam raker tersebut.

Baca juga: AHY Tanggapi Ramainya Tagar All Eyes On Papua di Medsos

KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARROROH ITSNAINI Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah secara door to door hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, pada Minggu (9/6/2024) pagi.

AHY mengatakan, dirinya sungkan untuk mengutarakan kebutuhan tambahan anggaran tersebut. Terlebih, kata dia, Kementerian ATR/BPN sebelumnya juga mengajukan penambahan anggaran di tahun 2024.

"Kita saat ini juga setengah mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp 660 miliar," ujarnya.

AHY menjelaskan, pihaknya menyiapkan langkah antisipasi apabila tambahan anggaran yang dibutuhkan tidak tercapai.

Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN tengah berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar 600 juta dollar AS untuk 5 tahun ke depan.

Baca juga: AHY Usul Ada Badan Air Nasional, Basuki: Koordinasi Makin Susah

"Tetapi kami belum bisa menyampaikan ini (pinjaman Bank Dunia) di forum karena masih proses negosiasi. Kami mohon doa dan support-nya, mudah-mudahan cukup berarti untuk menanggulangi defisit dalam arti kekurangan atau kebutuhan anggaran yang sebetulnya kami ajukan di tahun 2025," ucap dia.