Cegah Korupsi, KPP Madya Jakarta Pusat Canangkan Zona Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terus mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Teranyar, upaya tersebut juga dicanangkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Estu Budiarto mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya sudah mencanangkan substansi ZI WBK sejak modernisasi dan reformasi kelembagaan beberapa tahun lalu.

"Tetapi kali ini ada penilaian internal model pelaporan, ada survei dan segala macam," ujarnya di Kantor KPP Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi nantinya diakukan oleh internal dari Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan maupun dari eksternal, yakni Kemenpan RB.

Pencanangan tersebut untuk mengingatkan kembali seluruh jajaran Ditjen Pajak menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Di tempat yang sama, Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Joni Mantong mengatakan, seluruh jajaran pegawai berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi.

Di sisi internal, KPP Madya Jakarta Pusat akan melalukan penataan sistem managemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sementara dari sisi eksternal, Joni mengharapkan peran serta wajib pajak untuk aktif memberikan kritik atau masukan kepada KPP Madya Jakarta Pusat dari wajib pajak.

KPP Madya Jakarta Pusat memastikan akan membuka telinga selebar-lebarnya untuk mendengarkan kritik dan masukan tersebut agar bisa lebih baik ke depan

Para wajib pajak diajak turut serta melakukan pencegahan korupsi, membantu reformasi birokrasi, dan meningkatan kualitas pelayanan publik di KPP Madya Jakarta Pusat.

"Kami harapkan bantuan bapak ibu semua dalam bersama-sama mewujudkan rencana ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat berkeinginan seluruh unit kerja di Kemenkeu berpredikat WBK/WBBM. Untuk itulah pada 2019, seluruh unit kerja di bawah Kemenkeu diwajbkan untuk melakukan pencanangan zona integritas sebagaimana diatur dalam KMK-426/KMK.01/2017.