Soal "Chinese Money Trap", Kemenkeu Pastikan Indonesia Tak Terdampak

Chinese Money Trap adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sistem utang dan pembayaran yang diterapkan oleh Pemerintah China sebagai negeri pemberi utang.

Negara peminjam yang tidak bisa mengembalikan jumlah yang telah disepakati, sebagai gantinya negeranya akan "dikuasai" oleh China sebagai pemberi modal pembangunan.

Hal ini kemudian diangkat menjadi tema sebuah video YouTube oleh akun Nas Daily pada 1 Maret lalu.

Beberapa negara disebutkan sebagai peminjam uang dari China, seperti Sri Lanka, Papua Niugini, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Laos, Kazakstan, Mongolia, Mesir, Kenya, dan Afrika Selatan.

Sebagian dari mereka ada yang gagal mengembalikan utang, misalnya Sri Lanka. Sementara sebagian lainnya masih berjuang untuk dapat memenuhinya.

Menurut Kepala Biro Layanan Komunikasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, Indonesia memiliki utang sejumlah Rp 22 triliun kepada China per akhir 2018.

Namun, Nufransa menyebut utang Indonesia masih aman dan tidak akan terdampak Chinese money trap.

Hal itu dikarenakan beberapa hal, misalnya utang dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan undang-undang yang ada, juga mempertimbangkan perbandingan rasio utang dengan tingkat pendapatan negara.

Saat dihubungi, Selasa (12/3/2019) siang, Nufransa menjamin kebenaran hal tersebut.

"Dipastikan tidak akan terjadi. Bahkan di video tersebut juga tidak disebutkan tentang Indonesia," ujar Nufransa.

"Kita melakukan pinjaman kepada semua negara secara berhati-hati, bahkan sudah diatur tata caranya pada Peraturan Pemerintah," tuturnya.

Jika dilihat dari rasio utang per PDB dan rasio defisit negara-negara yang disebut dalam video, kondisi Indonesia relatif jauh lebih aman untuk terhindar dari Chinese money trap.

Menurut Nufransa, Indonesia mampu untuk mengembalikan utang yang ada, karena telah ada anggaran khusus dalam APBN.

Selain itu, sistem pembayaran utang Indonesia memiliki waktu jatuh tempo yang tidak bersamaan, sehingga relatif lebih meringankan keuangan negara.