Perangi Pencucian Uang, BI Gandeng Bank Sentral Thailand

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama di bidang Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob di sela rangkaian pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Central Bank Governors Meeting/ACGM) pada Senin (4/4/2019) di Chiang Rai, Thailand.

Kesepakatan tersebut merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan komitmen BI memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.

"Nota kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang APU PPT yang sudah dilakukan juga dengan Banko Sentral Ng Pilipinas (2018) dan Bank Negara Malaysia (2013)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resmi, Kamis (4/4/2019).

Sementara itu, Perry menjelaskan, penandatangan MoU dilakukan guna memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.

"Selain di bidang APU PPT, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan," ujar Perry.

Terdapat tiga tujuan penandatangan MoU ini, yaitu memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal. Selain itu, mendorong inovasi keuangan, dan memperkuat implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

"Nota Kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama BI-BoT saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas," jelas Perry.