Misi Gabungan Menentang Diskriminasi Sawit

CPOPC secara tegas menentang Delegated Act yang mendiskriminasi yang melarang pengunaan CPO untuk biodisel dan memasukan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi.

"Misi Gabungan telah melaksanakan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa untuk mengungkapkan keberatannya atas aturan yang diskriminatif," seperti dikutip dari siaran pers CPOPC, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Pertemuan itu tangkap CPOPC, menyepakati agar otoritas Uni Eropa menangani tindakan diskriminatif yang timbul dari penerapan Delegated Act.

CPOPC memandang The Delegated Act sebagai kompromi politik di Uni Eropa untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan yang dimandatkan.

Hal itu dinilai demi keuntungan minyak rapa (rapeseed) asal Uni Eropa dan minyak nabati lainnya yang kurang kompetitif.

Misi gabungan ini dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution dan Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Primer Malaysia Dato ’Dr. Tan Yew Chong.

Sementara itu Kolombia sebagai negara pengamat, diwakili oleh Duta Besar Kolombia untuk Kerajaan Belgia sekaligus Ketua Delegasi Kolombia untuk Uni Eropa Felipe Garcia Echeverri.