Ini Kendala Utama Bank Wakaf Kurang Berkembang

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Keuangan Mikro, Suparlan mengatakan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi tantangan tersendiri bagi pertumbuhan Bank Wakaf Syariah (BWS).

Pasalnya, tidak sembarang orang yang bisa terdaftar dalam pengurus BWS. Pengurus BWS harus akrab dengan sistem keuangan syariah dan dekat dengan lingkungan pesantren. Sekaligus komitmen saat berada dalam kelompok pengurus BWS.

"Kendalanya adalah pengurusnya sendiri. Pengurusnya di pesantren sangat terbatas untuk mengelola keuangan syariah yang formal," kata Direktur Lembaga Keuangan Mikro, Suparlan di Banyuwangi, Sabtu (27/7/2019).

"Sistemnya ini kelompok, jadi mencari kelompok yang komitmen ini susah. Mereka yang cari sendiri kemudian mereka yang seleksi sendiri. Kalau dari awal calon anggotanya ada indikasi yang kurang bagus, enggak dilanjutin," lanjut Suparlan.

Menurut Suparlan, pengurus tersebut memang harus berasal dari lingkungan pesantren, karena dianggap lebih mengerti cara menjalankan dan mengoperasikan lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah.

"Kenapa pesantren? Karena basic-nya ada sisi aqidahnya, sehingga pembayaran di sana pun kualitasnya lebih bagus karena pemahaman agamanya bagus," ucap Suparlan.

Meski ketersediaan SDM masih minim, Otoritas Jasa Keungan (OJK) tetap menargetkan pertumbuhan 100 Bank Wakaf Syariah (BWS) hingga akhir tahun 2019.

Sebab, OJK yakin bisa mencapai target tersebut karena saat ini Bank Himbara telah membuka pintu lebar bagi nasabah yang ingin berdonasi untuk membangun bank wakaf. Selain itu, Indonesia telah memiliki 28.000 pesantren. Artinya, SDM calon pengurus bank wakaf akan lebih banyak.

"Optimis nanti akan ada pendanaan karena saat ini Bank Himbara telah membuka lebar pintu-pintu pendanaan dari nasabahnya juga dana-dana dari luar negeri. Mudah-mudahan kita doakan yang 100 ini bisa tercapai, bisa disosialisasikan dengan cepat," kata dia.

Sebagai informasi, saat ini pertumbuhan Bank Wakaf Syariah telah mencapai 51 buah sejak didirikan tahun 2017 dengan jumlah akumulasi pembayaran yang disalurkan sebesar Rp 18,54 miliar. Penyebarannya paling banyak berada di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Serang dan lainnya.