Kadin Minta Pemerintah Lebih Selektif dalam Pemilihan Investor Asing di Sektor Multi Moda

Hal tersebut menyusul kebijakan pemerintah terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan DNI itu dikeluarkan agar kucuran investasi terbuka luas dan diharapan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pengusaha nasional harus mendapat tempat dalam geliat sektor multi moda dan sekaligus didorong agar dapat berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Atas dasar itu, dia berharap para investor asing diarahkan hanya menggarap proyek infrastruktur di sektor multi moda yang berskala besar saja.

“Proyek yang diberikan kepada asing agar lebih selektif, dan investor asing agar diarahkan pada mega project saja," ujar Carmelita dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2019).

Carmelita menambahkan, dalam perjanjian investasi di proyek besar oleh pemodal asing, agar tetap dilibatkan para pengusaha dan sumber daya manusia (SDM) nasional.

“Jadi pengusaha nasional tetap berperan, dan tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya.

Dia juga mengharapkan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait DNI yang nanti akan dikeluarkan hendaknya membatasi pembentukan anak usaha dari hulu ke hilir dalam kesepakatan konglomerasi PMA atas proyej besar. 

“Untuk di sektor angkutan multi moda itu kan bukan mega project. Untuk itu, kami kurang setuju jika sektor multi moda dikeluarkan dari daftar DNI,” ucap dia.