KPPU Ingatkan Pemerintah soal Pengadaan Barang dan Jasa untuk Ibu Kota Baru

Sabab, ada potensi persekongkolan dari perusahaan-perusahaan penyedia barang maupun jasa.

"Pengalaman kita seperti di BRR Aceh. Ketika ada supply begitu besar, ketika (Kalimantan Timur) menjadi ibu kota akan banyak pengadaan barang dan jasa," kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam jumpa pers di Media Center KPPU, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Guntur menjelaskan, jika ada pengadaan barang dan jasa yang luar biasa, maka tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran. Apalagi pengadaannya masif dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

"Ada potensi persekongkoloan. Bisa saja ada pihak yan diuntungkan," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, ditengah tingginya aktivitas tender pengadaan barang dan jasa, hal lain bisa terjadi adalah kelalaian pada kelompok kerja pada suatu kegiatan.

Karena itu KPPU merasa memiliki kewajiban untuk mewanti-wanti pemerintah dalam proses pembangunan ibu kota baru.

"(Misalanya) berikan ruang ke pelaku-pelaku usaha yg punya niat tak baik, kuasai pengadaan barang jasa," ungkapnya.

Ia menambahkan, guna mengawasi adanya potensi maupun indikasi persekongkolan itu KPPU sudah siap mengerahkan sumber daya manusia (SMD) ke lokasi tersebut. Bahkan, selama ini KPPU sudah sering tangani kasus pelanggaran pengadaan barang dan jasa.

"Kami masih analisis ada atau tidaknya prlanggaran lewat proses penegakan hukum kami. Cuma di situ memang berpotensi," lanjutnya.

Adanya anggapan itu berdasarkan pengalaman KPPU ketika mengawasi pengadaan barang dan jasa di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, pasca tsunami 2004 silam. Guna membangun dan rehabilitasi di Aceh ketika itu ada suplai yang begitu besar.

"Ketika menjadi ibu kota akan banyak pengadaan barang dan jasa di tempat baru, yang penyedianya belum punya supply cukup untuk itu," tutupnya.