Stranas Bisnis dan HAM, Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja dalam Praktik Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah meresmikan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) untuk periode 2023-2025, sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sektor bisnis.

Strategi ini dilaksanakan melalui struktur gugus tugas yang terarah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan tujuan memastikan implementasi yang konsisten dan efektif.

Dalam acara "Lindungi Hak Pekerja dalam Bisnis" yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom pada Senin (29/4/2024), Direktur Kerja Sama HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Harniati, menjelaskan detail tentang Stranas BHAM dan mekanisme pelaksanaannya.

"Stranas BHAM 2023-2025 merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis di Indonesia mematuhi standar HAM dan memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan," ujar Harniati.

"Melalui Stranas BHAM, kami membentuk gugus tugas nasional yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, serta gugus tugas daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur dan kantor wilayah Kementerian Hukum," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Stranas BHAM mencakup serangkaian aksi yang dirancang untuk mempromosikan kesadaran HAM dalam praktik bisnis, mencegah pelanggaran HAM, dan memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif.

Gugus tugas nasional akan bekerja sama dengan gugus tugas daerah untuk mengimplementasikan aksi-aksi tersebut secara terkoordinasi.

Dalam penjelasannya, Harniati menekankan pentingnya peran daerah dalam menjalankan strategi ini.

"Gugus tugas daerah akan memastikan bahwa aksi-aksi Stranas BHAM diimplementasikan secara lokal, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala dinas, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memajukan HAM dalam sektor bisnis," kata Harniati.

Baca juga: Stranas PK Soroti Masalah Persetujuan Impor Susu

Aplikasi Prisma

Salah satu inisiatif kunci dalam Stranas BHAM adalah aplikasi Prisma, yang memungkinkan pelaku usaha mengevaluasi dan mengukur risiko pelanggaran HAM dalam operasi mereka.

"Aplikasi Prisma dirancang untuk membantu bisnis memastikan bahwa aktivitas mereka sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Saat ini, aplikasi ini masih bersifat sukarela, tetapi ke depan, kami berharap bisa menjadi mandatory," ujar Harniati.

Dengan Stranas BHAM, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim bisnis yang menghormati HAM dan bertanggung jawab secara sosial.

"Kami percaya bahwa perlindungan HAM adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya negara tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha," ucap Harniati.