Kembangkan Kapal Riset Nasional, Susi Gandeng LIPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk bersinergi dalam pengembangan kapal riset nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, penandatanganan MoU menjadi langkah paling penting dalam sebuah kerja sama untuk menyatukan komitmen dan menegakkan birokrasi antar pihak.

"Mou antara instansi memang seharusnya dilakukan untuk mempermudah birokrasi maupun sebagai wadahnya. Supaya ke depannya lebih mudah dan tinggal jalan saja," kata Menteri Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Sementara itu, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menuturkan, riset kapal nasional ini telah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.

Sebab, riset kapal nasional merupakan salah satu riset mendasar yang harus dikembangkan, mengingat Indonesia merupakan negara maritim.

"Tanpa riset kita tidak akan tahu potensi laut kita karena terlalu luas dan dalam. Dengan riset, kita bisa mengeksplorasi lautan hingga ocean going. Juga mampu memitigasi bencana alam, seperti tsunami," kata Laksana di kesempatan yang sama.

Ia menyebut, nantinya kapal riset nasional ini akan ditempatkan di dua wilayah, yaitu di wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah barat yang ditentukan LIPI adalah Jakarta, sementara wilayah timur adalah Ambon.

"Tapi yang menjadi kendala adalah pelabuhan untuk riset kapalnya ini. Di Jakarta kami sedang mencari pelabuhan khusus riset kapal. Kalau di Ambon kami memutuskan untuk keluar dari area Teluk Ambon, karena area itu sudah terkontaminasi oleh sedimen di daratan. Kami di Ambon sedang mencari lahan tukar guling, inginnya sih di dekat pangkalan TNI AL," papar Laksana.

Terkait tender, Laksono menjelaskan pihaknya akan membuka tender dalam waktu dekat. Nantinya, kapal ini akan dikelola oleh swasta sehingga tidak memberatkan APBN meski tidak profit oriented.

Melalui penandatangan kerja sama ini, dia berharap pemanfaatan kapal riset bisa secepatnya dimanfaatkan oleh publik. Pun menjadi pembuka pintu untuk kemajuan RI.

"Sehingga ke depan kita bisa membuat mitigasi bencana, kita tahu di mana sensor-sensor pembaca tsunami itu harusnya ditempatkan. Kami berharap dengan nota kesepahaman kualitasnya bisa segera kita lakukan dalam bentuk yang lebih riil demi kemajuan masyarakat Indonesia di masa depan," pungkasnya.