Pemerintah Ingin Kepala Badan Otoritas Pemindahan Ibu Kota Bukan dari ASN

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa pun sudah bicara kriteria kepala badan otoritas pemindahan ibu kota. Salah satunya yakni bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kalau kepala badan otoritanya kami ingin orang yang profesional. Kami inginnya bukan ASN, tapi bisa saja ASN. Tetapi, setidaknya posisi untuk jabatan itu netral," kata Suharso ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ia mengatakan, pembentukan badan otoritas pemindahan ibu kota tidak perlu menunggu terbitnya peraturan perundangan-undangan dalam skema omnibus law.

Omnibus law merupakan suatu kumpulan regulasi yang disederhanakan, gunanya agar tidak mempersulit suatu rencana pemerintahan yang besar. Salah satunya, pemindahan ibu kota baru.

"(Pembentukan badan otoritas) tidak perlu menunggu omnibus law. Itu langsung," ucapnya.

Terkait beleid pemindahan ibu kota baru, Suharso menyebut masih dalam proses pembahasan. Pihaknya akan terus berkoordinasi dan melibatkan semua kementerian dan lembaga agar segera terselesaikan sesuai target.

"Undang-undang yang memayunginya segera seketika naskah akademik dan legal capping-nya selesai, segera kami kirimkan ke DPR. Setelah kami melakukan pertemuan internal lagi, antara Kemenkumham, dan menteri-menteri yang terkait," ujarnya.

Pembahasan pemindahan ibu kota baru ini melibatkan sejumlah stakeholder. Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan.

Menurutnya, pemindahan ibu kota baru ini merupakan peluang. Pasalnya, tidak hanya pemerintahan saja yang akan dipindahkan tetapi juga diharapkan perekonomian tidak lagi hanya terfokus di Pulau Jawa.

"Kalau kami menginginkan proses pemindahan ibu kota ini peluang untuk menebar benih-benih growth pole. Karena kami ada 200-an direktorat jenderal bisa kami pindahkan ke beberapa pulau di Indonesia," ujarnya.