Dicecar BBM Satu Harga, Menteri ESDM Minta Anggota DPR Awasi Distribusi

"Realisasi 2017-2019 terkait BBM satu harga sebanyak 170 titik, kita akan perbanyak ini," ujar Arifin dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Legislatif, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dia pun berharap para anggota dewan bisa mengawasi jalur distribusi BBM Satu Harga sesuai daerah pemilihannya mereka masing-masing.

Hal ini menjawab pertanyaan dari jajaran anggota Komisi VII DPR RI yang mengeluhkan masih tidak meratanya penyaluran BBM Satu Harga di daerah-daerah terpencil.

"Kami minta Bapak Ibu anggota melakukan pengawasan juga di dapil masing-masing soal pendistribusian BBM. Tahun depan kita akan menambah 83 penyalur," ucapnya.

Beberapa anggota dewan Komisi VII sebelumnya menanyakan serta mengeluhkan distribusi BBM Satu Harga yang dianggap masih tersendat dan tidak merata. Salah satunya oleh Ina Elisabeth, anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem dapil Papua.

"Berdasarkan pemaparan bapak tadi, ada 50 titik di Papua dalam hal BBM satu harga. Saya ingin tahu titik yang dimaksud di mana saja? Harga BBM di dapil saya bisa sampai 15 ribu per liter, mungkin ini perlu jadi perhatian," katanya.

Sementara Mercy Chriesty Barends mengeluhkan di daerah pemilihannya distribusi BBM Satu Harga tidak begitu banyak. Apalagi banyak Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di Maluku,

"BBM Satu Harga benar ada tapi stock-nya terbatas sehingga jika sampai ke daerah-daerah pun tidak BBM satu daerah lagi. Di Maluku masih banyak PLTD, jika BBM tidak ada bagaimana kami?" tanya anggota DPR dari Dapil Maluku itu.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh Sulaiman Umar, anggota Komisi VII dari PDI Perjuangan dapil Kalimantan Selatan. Ia mempertanyakan penyaluran BBM jenis solar masih tidak merata.

"Terkait dengan realisasi satu harga, bahwa solar Rp 5.150 saya meminta data 42 titik di Kalimantan Selatan di mana? Karena di dapil saya sering sekali mengalami kelangkaan solar," ujarnya.