Dalami "Supply and Demand" Gas di Kalimantan, BPH Migas Adakan FGD

KOMPAS.com – Untuk menyambut rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna guna mendalami supply and demand  gas bumi di pulau tersebut. 

FGD yang berlangsung di Grand Mahkota Hotel Pontianak Kalimantan Barat, Selasa (3/12/2019) bertemakan ‘Sinegritas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan’,

Tak cuma mendalami, FGD tersebut juga merupakan langkah nyata BPH Migas dalam mendukung terwujudnya pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan.

Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa mengatakan, FGD dirancang untuk menciptakan sinergi antarlembaga dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi Trans Kalimantan.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/12/2019) BPH Migas menjelaskan, berdasarkan data Neraca Gas Bumi Indonesia, diperkirakan supply and demand gas bumi di Kalimantan pada 2018–2027 mengalami surplus supply.

Namun, hal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan seperti transportasi, rumah tangga, pelanggan kecil, lifting minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik, dan industri berbahan bakar gas.

Dengan FGD, diharapkan semua pihak terkait dapat memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk diketahui, sebelum FGD di Pontianak, sejak 2018 BPH Migas telah melakukan rangkaian FGD dan acara lain.

Rinciannya adalah FGD di Provinsi Kalimantan Selatan pada September 2018, Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Timur, FGD di Samarinda pada Desember 2018, dan Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat pada Juni 2019.

Kemudian FGD di BSD City Tangerang Banten pada 4 Juli 2019, Audiensi dengan Gubernur Kalimantan Tengah pada 11 Juli 2019, dan FGD di Palangkaraya pada 31 Juli 2019.

FGD di Pontianak dihadiri Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, dan tokoh masyarakat Kalimantan sekaligus Ketua DPD RI periode 2017-2019 Oesman Sapta Odang.

Berbagai lembaga dan pemangku kepentingan di bidang Gas Bumi juga turut hadir di sana.

Mereka adalah anggota DPR RI, DPD RI, SKK Migas, BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian,

Kemudian Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Kalimantan, Rektor PTN se-Kalimantan, Asosiasi Pengusaha Tambang dan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit,

Kadin, Hipmi, Inkindo, Gapensi, Kahmi, hingga Badan Usaha di bidang niaga dan atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh tersebut, diharapkan terjadi kesepakatan dalam memahami pentingnya supply and demand gas bumi di Kalimantan. Sehingga pembangunan infrastruktur gas bumi akan segera terealisasi.