[POPULER MONEY] Jokowi soal Nikel | Dugaan Penyelewengan Dana CSR Garuda

Presiden Joko Widodo pun mengaku tak masalah atas gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor bijih nikel. Menurutnya, gugatan Uni Eropa perlu dihadapi.

Sebab, dihentikannya ekspor bijih nikel juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD).

"Pak, kita mau tarung, apapun kita hadapi. Kita hentikan ekspor nikel ore keluar, ini usdah digudat sama Uni Eropa, digudat di WTO. Kalalu defisit transaksi berjalan sudah beres siapapun yang gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut?" ujar dia ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

"Barang barang kita, nikel nikel kita, mau ekspor mau enggak suka-suka kita. Ya, enggak?" lanjut dia.

Simak selengkapnya di sini

2. Ini 5 Pekerjaan Freelance yang Bergaji Miliaran Rupiah

Tahun 2020 diproyeksikan, pekerjaan lepas alias freelance akan semakin diminati.

Platform Freelancing Global Upwork merilis pekerjaan freelance semakin diminati terutama untuk platform-platform digital yang kini terus berkembang pesat Peningkatan permintaan akan tenaga kerja ini sekaligus mendorong peningkatan penghasilan di beberapa bidang pekerjaan.

Mengutip CNBC, Senin (16/13/2019), ada banyak pekerjaan freelance yang menjanjikan dari sisi pendapatan bahkan bisa mencapai 90.000 dollar AS per tahun atau Rp 1,2 miliar per tahun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Nah apa saja pekerjaannya? Cek di sini

3. Dilema Edhy, Larang Ekspor Benih Lobster dan Maraknya Penyelundupan

Karena alasan maraknya penyelundupan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo berencana merevisi aturan yang melarang ekspor benih lobster.

Regulasi yang terbit pada era Menteri KPP Susi Pudjiastuti itu yakni Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Edhy menyatakan, membuka keran ekspor benih lobster dengan terstruktur akan meningkatkan nilai tambah masyarakat yang hidupnya bergantung pada penjualan benih lobster.

Pasalnya, permintaan benih losbter dari Vietnam sangatlah tinggi. Melarang benih lobster keluar dari Indonesia, di sisi lain penyelundupan komoditas tersebut justru meningkat.

Baca selengkapnya di sini

4. Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Apa Tugasnya?

Pemerintah bersama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Satuan Tugas Omnibus Law.

Satgas yang diisi oleh beragam asosiasi pengusaha, kalangan akademisi, dan pemerintah tersebut dibentuk untuk mengkaji berbagai perubahan undang-undang terkait perpajakan dan lapangan kerja dalam omnibus law.

Dikutip dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law dijelaskan, Satgas Omnibus Law diketuai oleh Ketua Kadin Rosan P Roeslani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabat sebagai Pengarah.

Secara lebih rinci, di dalam keputusan tersebut dijelaskan, terdapat tiga tugas inti dari satgas, yaitu melakukan konsultasi publik omnibus law lapangan kerja dan perpajakan, melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik, dan melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai araha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka konsultasi publik omnibus law.

Simak selengkapnya di sini

5. Erick Thohir Terima Laporan soal Dugaan Penyelewengan Dana CSR Garuda

Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) Garuda Indonesia.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, saat ini pihaknya bersama komite audit tengah menelusuri kebenaran laporan tersebut.

“Kami tanyakan soal kebenaran apakah benar ada dana CSR yang ditujukan kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) untuk proses pemilihan pimpinan atau apa,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Arya menambahkan, berdasarkan laporan tersebut ditemukan bukti transfer sebesar Rp 50 juta dari Garuda Indonesia ke IKAGI. Transaksi tersebut dilakukan pada 17 September 2019 lalu.

Baca selengkapnya di sini